SR, Surabaya – Sri Untari Bisowarno telah resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Politisi fraksi PDI Perjuangan tersebut mengaku banyak pekerjaan rumah (PR) di komisi E yang harus diselesaikan.

“Ada lebih dari 30 sekolah yang sampai hari ini masih memiliki sengketa tanah di daerah tapal kuda, sementara di Malang ada tiga sekolah,” jelas Sri Untari usai menghadiri rapat pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Kamis (24/10/2024).

Sri Untari membeberkan, dari ribuan sekolah SMA dan SMK di Jatim, sekira 10 persen memiliki masalah baik soal sengketa tanah atau masalah lainnya.

Selain itu, perempuan yang juga sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu juga menyoroti soal efektivitas sistem zonasi di pendidikan Jatim. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan eksekutif.

“Mari kita lihat apakah peta sekolah di Jatim bisa diterapkan zonasi atau evaluasi. Sebab, pelaksanaan zonasi kemarin banyak menyisakan masalah,” ujarnya.

Berbicara tentang pendidikan maka tak lepas dari tenaga pendidik. Sri Untari membeberkan, banyak sekolah di Jawa Timur belum memiliki guru tetap, adapun perbandingannya adalah 30:70. “Cukup rawan karena keluar masuk guru. Sistem pendidikan jadi kurang optimal,” jelasnya. “Kita akan tuntaskan masalah itu dan running melalui APBD,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sri Untari mengungkapkan keprihatinan kepada nasib guru honorer dan tenaga kerja honorer. Pihaknya di Komisi E akan memperjuangkan hak-hak mereka.

Soal kemiskinan ekstrem di Jawa Timur, “Tidak bisa Pemprov sendiri tapi koordinasi dengan Pemkab dan Pemkot,” katanya. “Menyusun rencana pengentasan kemiskinan menjadi angenda utama,” bebernya.

Sri Untari optimistis target komisi E DPRD Jatim akan tercapai sebab anggota sudah mengerti sehingga bjsa terlaksana dengan cepat. (nio/red)

Tags: kemiskinan, komisi e, sri untari, superradio.id, zonasi sekolah