Kemunculan Kerajaan Fiktif, Tantangan Dunia Pendidikan

Yovie Wicaksono - 30 January 2020
Keraton Agung Sejagat. Foto : (Kompas.com)

SR, Surabaya – Fenomena kemunculan keraton atau kerajaan fiktif di Indonesia akhir-akhir ini menjadi tantangan penting bagi dunia pendidikan untuk menguatkan bagaimana generasi penerus bangsa memahami sejarah Indonesia.

Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa), R.N. Bayu Aji mengatakan, masyarakat yang merasa tidak puas dengan narasi-narasi sejarah bangsa Indonesia bisa jadi karena penyampaian sejarah bangsa yang monoton di sekolah.

“Tantangannya adalah bagaimana para pendidik bisa menjelaskan sejarah bangsa ini secara enjoy, kreatif, dan have fun,” ujarnya.

Hal lainnya, masyarakat sudah tidak menganggap sejarah adalah bagian penting dari pendidikan maupun proses perjalanan historis bangsa Indonesia.

“Kalau kita lihat ketika disekolah, anak yang dianggap pintar itu biasanya matematika, memiliki prestasi eksakta, tapi keilmuan terutama sejarah tidak menjadi bagian penting yang kemudian diajarkan, hanya dianggap ya mungkin sebagai pelengkap,” katanya.

“Kalau kita memiliki pengetahuan, saya rasa kita tidak akan mudah tertipu (kemunculan kerajaan baru),” imbuhnya.

Ia mengatakan, di era kebebasan berpendapat ini setiap orang bisa saja melakukan klaim bahwa ini sejarah mereka. Akan tetapi dalam konteks sejarah masyarakat diimbau untuk teliti, karena klaim tersebut harus ada bukti historisnya secara fisik maupun secara narasi atau arsip yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kerajaan itu merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia.

“Orang boleh saja melakukan klaim, tapi kalau tidak memiliki data historis, sumber-sumber yang jelas, maka masyarakat harusnya bisa cerdas untuk menolak klaim-klaim itu,” tandasnya.

Ia menjelaskan, jika klaim yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan imbalan mendapatkan keuntungan tertentu yang mungkin tidak bisa didapatkan dalam realitas yang sebenarnya atau kemudian ada tarikan uang, mengumpulkan harta untuk diberikan pada raja maupun keraton maka bisa dicurigai bahwa hal tersebut adalah penipuan.

“Saya rasa masyarakat harus rasional dan bisa menimbang mana yang masuk akal dan tidak, saya rasa masyarakat saat ini pastilah sudah cerdas untuk bisa memilih mana yang benar-benar sejarah yang faktual dan mana yang hanya fiktif,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila ada klaim historis yang kemudian menjadi sebuah tindakan politis untuk mengganti atau mengubah NKRI, maka pihak berwajib harus bertindak tegas untuk menghentikan gerakan tersebut.

“Kita tau bahwa NKRI merupakan final bagi bangsa Indonesia yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, oleh karena itu hendaklah kita mau dan menjaga warisan dari para pendiri bangsa untuk membangun NKRI yang lebih baik lagi,” tandasnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.