SR, Surabaya – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur mengikuti kegiatan Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2026 serta Persiapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 Satker Pusat dan Daerah. Agenda strategis ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI di Surabaya, Selasa (15/9/2026).

Berbeda dengan sekadar pelaporan rutin, evaluasi kali ini ditekankan sebagai instrumen krusial untuk mendeteksi kendala lapangan, memotong potensi pemborosan, dan memastikan alokasi dana ke depan benar-benar berorientasi pada hasil nyata (result-oriented). Langkah ini diambil demi mendongkrak kualitas pelayanan haji dan umrah secara nasional.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Biro Perencanaan Setjen Kemenhaj RI, perwakilan Kanwil Kemenhaj se-Indonesia, Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota, serta UPT Asrama Haji seluruh Indonesia.

Kepala Bagian Perencanaan Biro Perencanaan Setjen Kemenhaj RI, Marliza, S.T., menegaskan bahwa nilai keberhasilan sebuah satuan kerja (satker) tidak lagi diukur hanya dari seberapa besar anggaran yang habis terserap. Indikator utamanya adalah kesesuaian antara perencanaan dengan dampak riil di lapangan.

“Yang perlu kita lihat bukan hanya berapa besar anggaran yang sudah terealisasi, tetapi bagaimana kesesuaian dengan pelaksanaan di lapangan. Dari sana kita dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kendala, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus dipersiapkan untuk tahun anggaran berikutnya,” ujar Marliza.

Melalui evaluasi ini, setiap satker didorong untuk memetakan hambatan operasional dan melakukan inventarisasi revisi anggaran secara transparan. Basis data yang jujur ini menjadi kunci utama agar penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 tidak lagi mengulang kekeliruan program yang tidak efektif pada tahun berjalan.

Komitmen Efisiensi di Jawa Timur

Bagi Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur, pemanfaatan hasil evaluasi ini menjadi pedoman penting untuk menyaring program-program kerja. Tujuannya adalah memastikan setiap rupiah uang negara yang digunakan dapat mengalir menjadi program yang efektif, efisien, terukur, dan berdampak langsung pada kenyamanan jemaah.

Dengan sinkronisasi yang kuat antara pusat dan daerah melalui skema evaluasi ini, perencanaan anggaran 2027 diharapkan menjadi lebih sehat, tepat sasaran, dan mampu memberikan dukungan penuh terhadap tugas pelayanan ibadah haji serta umrah yang optimal bagi masyarakat. (*/red)

Tags: evaluasi, kemenhaj ri, penyelenggaraan haji, superradio.id, surabaya