Jokowi Keluarkan Perppu, Pertuni : Harus Lindungi Disabilitas

Yovie Wicaksono - 2 April 2020
Presiden Joko Widodo. Foto : (Biro Pers Presiden)

SR, Jakarta – Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan para penyandang disabilitas yang tidak mampu dan terdampak secara ekonomi oleh darurat pandemi Covid-19   menjadi salah satu kelompok sasaran penting yang menerima dana perlindungan sosial.

Anggota Dewan Pengurus Pusat Persatuan Tunanetra Indonesia (DPP Pertuni) Jonna Damanik mengatakan,  hal tersebut sangat penting, mengingat masih banyak penyandang disabilitas tidak mampu yang terdampak secara ekonomi oleh darurat Covid-19 yang belum terdata di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial. Mereka harus dijangkau dan dibantu.

“Mereka adalah pekerja harian yang mengandalkan hidup mereka pada penghasilan harian, yang dengan adanya darurat Covid-19 ini tidak lagi memiliki penghasilan untuk menopang hidup mereka sehari-hari,” ujar Jonna, Rabu (1/4/2020).

Jonna melanjutkan, mereka ada di seluruh penjuru tanah air yang pada umumnya tinggal di gang-gang kecil di kawasan perkotaan ataupun di kawasan pedesaan yang seringkali luput dari pendataan Dinas Sosial.

Pihaknya berharap, pemerintah tidak hanya menggunakan skema-skema yang diterapkan pada kondisi normal, namun harus menempuh skema  yang tidak biasa agar seluruh penyandang disabilitas tidak mampu yang terdampak secara ekonomi oleh darurat Covid-19 dapat dibantu dan diselamatkan hidupnya.

“Pertuni juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah menggunakan momentum ini untuk memutakhirkan data warga negara penyandang disabilitas yang tidak mampu yang membutuhkan bantuan melalui skema perlindungan sosial,” ujar Jonna.

Pihaknya menyatakan, Pertuni bersama elemen masyarakat lain akan terus memantau implementasi kebijakan perlindungan sosial bagi warga negara penyandang disabilitas dalam penanggulangan darurat Covid-19 ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan pada Selasa (31/3/2020).

Melalui Perppu tersebut, sejumlah kebijakan diambil seperti mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Untuk keperluan tersebut, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp450,1 triliun yang selanjutnya akan diperuntukkan kepada sejumlah bidang penanganan mulai dari sisi kesehatan, sosial, hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

“Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun,” ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).

Untuk diketahui, langkah yang diambil pemerintah dalam rangka menangani penyebaran Covid-19 ditetapkan berada pada tiga fokus utama, yakni berfokus pada kesehatan masyarakat, mempersiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah, dan menjaga berlangsungnya dunia usaha khususnya UMKM. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.