SR, Surabaya – Provinsi Jawa Timur mencatatkan sejarah penting sebagai daerah pertama di Indonesia yang dipilih untuk peluncuran program nasional Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kegiatan yang berlangsung di JX Internasional Exspo Surabaya, Rabu (30/4/2025). Pada peluncuran ini juga dihadiri oleh jajaran menteri, wakil menteri, pejabat TNI-Polri, serta ribuan kepala desa, lurah, dan kepala daerah se-Jawa Timur.

Program strategis ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis desa, mencakup usaha pengadaan sembako, simpan pinjam, layanan kesehatan desa, pergudangan, logistik desa, distribusi LPG 3 kg, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai usaha potensial lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dalam sambutannya menegaskan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi pertama dalam peluncuran ini karena dinilai paling proaktif dan progresif.

“Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini kita targetkan selesai dalam enam bulan. Kami pilih Jawa Timur sebagai peluncuran perdana karena pemerintahannya sangat aktif. Bahkan, Ibu Gubernur Jatim datang langsung ke Jakarta bersama sejumlah bupati untuk menanyakan kelanjutan Kopdes. Saya optimistis Jatim akan menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan pendirian koperasi ini,” ujar Zulkifli Hasan.

Hingga akhir April 2025, tercatat sebanyak 1.247 desa di 16 kabupaten di Jawa Timur telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) guna membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah provinsi terus mendorong percepatan agar seluruh desa dan kelurahan di Jatim dapat segera membentuk atau mengkonversi koperasi yang ada ke dalam model koperasi ini.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan komitmen penuh Pemprov Jatim untuk mendukung suksesnya program nasional ini. Ia menyebut, selain partisipasi kepala desa dan lurah yang sangat tinggi, Pemprov Jatim juga telah menyiapkan langkah-langkah administratif dan anggaran untuk mendukung legalitas koperasi desa tersebut.

“Kami mengharapkan segera terbitnya Surat Edaran Mendagri yang mengatur proses bisnis koperasi ini, agar kami di daerah dapat menyiapkan alokasi anggaran untuk legalitas pendirian koperasi. Jawa Timur siap menjadi garda terdepan dalam mensukseskan program-program strategis Presiden RI,” tegas Khofifah.

Peluncuran ini juga dihadiri oleh Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Wakil Menteri KKP, serta Wakil Menteri Desa PDTT. Hadir pula Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Pangkoarmada V, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. Tak kurang dari 4.678 Kepala Desa dan BPD serta 1.546 Lurah dan Ketua LPMK turut memadati lokasi kegiatan, menandai komitmen bersama dalam membangun ekonomi desa berbasis koperasi.

Dengan langkah awal yang begitu kuat ini, Jawa Timur tidak hanya menjadi daerah pertama yang memulai pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2025, tetapi juga digadang-gadang akan menjadi model nasional dalam implementasi koperasi desa yang inklusif dan berkelanjutan. (*/red)

Tags: Jawa Timur, koperasi desa merah putih, pelopor, superradio.id