Ida Fauziyah : PRT adalah Mitra, Bukan Profesi Hina

Yovie Wicaksono - 13 July 2020
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam diskusi daring yang bertajuk “Pentingnya UU Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia”, Senin (13/7/2020). Foto : (Super Radio)

SR, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pekerja rumah tangga (PRT) berkontribusi besar terhadap perekonomian global dan memiliki peran penting dalam menunjang urusan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari bagi sebagian masyarakat, sehingga sudah selayaknya tidak ada lagi diskriminasi dan stigmatisasi kepada mereka.

“Mengingat jasa PRT sangat diperlukan bagi sebagian rumah tangga masyarakat kita, maka memang layak profesi PRT tidak lagi dipandang rendah atau hina. Sebaliknya, PRT adalah mitra dan seharusnya diciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pemberi kerja dengan memperhatikan hak dan kewajiban,” ujarnya dalam diskusi daring yang bertajuk “Pentingnya UU Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia”, Senin (13/7/2020).

Salah satu bentuk apresiasi kepada PRT atas kontribusi dan peran pentingnya adalah dengan memberikan pengakuan dan perlindungan PRT untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi, mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Ida mengatakan, meski hingga kini Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum disahkan sejak 2004, namun pemerintah sangat peduli terhadap PRT. Buktinya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

“Dalam Permenaker tersebut mengatur tentang perjanjian kerja, kewajiban PRT dan pemberi kerja, jaminan kerja, libur seminggu sekali, hak cuti 12 hari per tahun, jaminan THR, jaminan sosial dan kesehatan, kondisi kerja yang layak, serta batas usia minimum PRT,” ujarnya.

Ida menambahkan, perlu juga diberikan perlindungan terhadap pemberi kerja dengan mengetahui identitas dan latar belakang PRT dan mendapatkan hasil kerja yang baik dari PRT.

“Merujuk dari RUU Perlindungan PRT yang saat ini masih di DPR, semangat perlindungan terhadap PRT adalah berasaskan kekeluargaan, keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, serta penghormatan atas hak asasi manusia,” tandasnya.

Tujuan perlindungan PRT adalah memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan seksual. Kemudian mengatur hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan PRT, dan meningkatkan kesejahteraan PRT.

Dari semangat perlindungan yang diusung RUU Perlindungan PRT, ada dua hal krusial yang menjadi perhatian secara khusus dan harus dilaksanakan.

Pertama, pentingnya perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja. “Dengan perjanjian kerja yang jelas, maka akan disepakati tentang jam kerja, hak dan kewajiban, tentang libur dan cuti, tentang potensi bahaya kerja yang muncul, jaminan sosial dan sebagainya,” katanya.

Kedua, setelah adanya perjanjian kerja, penting untuk menegakkan norma kerja yang merujuk pada perjanjian kerja.

Dengan tidak adanya perjanjian kerja, menjadi akar permasalahan dari adanya hal-hal yang merugikan PRT, seperti kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan.

Saat ini sebagian besar PRT di Indonesia tidak memiliki perjanjian kerja, melainkan hanya menggunakan kesepakatan secara lisan yang membuat posisi PRT sangat lemah dan kesulitan menerapkan norma kerja.

Ditegaskan, perlindungan PRT tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggung jawab bersama, termasuk lingkungan dimana PRT tersebut bekerja.

“Untuk itu saya mengajak semua, mari kita lindungi PRT kita. Stop kekerasan PRT yang kita mulai dari kita dan keluarga kita,” tandasnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.