SR, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menekan angka kemiskinan ekstrem hingga tersisa 0,29 persen pada periode Maret 2026. Capaian monumental tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.

Khofifah menegaskan, penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem merupakan hasil dari kerja keras bersama dan kolaborasi lintas elemen di seluruh tingkatan.

“Kami ingin menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem pada periode Maret 2026 insyaallah nyaris berhasil kita tuntaskan berada pada angka 0,29 persen. Ini adalah kerja keras kita semua,” ujar Khofifah di paripurna DPRD Jatim, Senin (12/10/2026).

Dalam pemaparannya, strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur menempatkan kawasan perdesaan sebagai titik sentral pembangunan. Pemerintah daerah, mengoptimalkan potensi lokal melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengembangan kawasan desa wisata.

Langkah strategis berbasis perdesaan itu, lanjutnya, telah melahirkan ribuan desa dengan status mandiri di seluruh wilayah Jawa Timur. “Seluruh orkestrasi ini kita jadikan desa sebagai episentrumnya. Bersyukur hari ini Jawa Timur patut berbangga, kami memiliki 4.716 Desa Mandiri,” tutur Khofifah.

Khofifah menegaskan, keberhasilan penanganan kemiskinan ini menjadi bagian dari wujud nyata pilar Jatim Sejahtera yang termaktub dalam kerangka pembangunan Nawa Bakti Satya.

Pihaknya juga terus mengarahkan penganggaran dan evaluasi kebijakan agar setiap program intervensi sosial memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Ia pun menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar bantuan sosial dan program pemberdayaan senantiasa efektif di lapangan.

Upaya penuntasan kemiskinan ini beriringan dengan kebangkitan sektor ketenagakerjaan melalui program Jatim Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur berhasil ditekan hingga berada pada posisi 3,42 persen pada Mei 2026, yang memperkokoh daya tahan ekonomi daerah.

“Ke depan, dukungan penganggaran dan pengawasan bersama perlu terus memastikan bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan makin tepat sasaran serta mampu memperkuat kemandirian keluarga,” tegas Gubernur Jawa Timur.

Di samping capaian angka statistik, Khofifah mengapresiasi kemitraan konstruktif yang terjalin antara eksekutif, DPRD, pemerintah pusat, hingga jajaran pemerintah kabupaten dan kota. Sinergi vertikal maupun horizontal diyakini menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan hasil-hasil pembangunan daerah.

Tak lupa ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tak berpuas diri karena tantangan pengentasan kemiskinan masih membutuhkan penanganan intensif.  “Masih ada keluarga yang memerlukan dukungan untuk keluar dari kemiskinan. Karena itu, kemitraan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD perlu terus kita arahkan bersama pada penyelesaian persoalan-persoalan tersebut,” pungkasnya. (hk/red)

Tags: angka kemiskinam ektrem, Dprd jatim, hut jatim, khofifah, paripurna, superradio.id