Firli Bahuri Ditetapkan Sebagai Ketua KPK

Yovie Wicaksono - 13 September 2019
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Foto : (Antara)

SR, Jakarta – Komisi III DPR RI menyepakati Firli Bahuri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, setelah mendapatkan 56 suara dalam rapat antar-ketua kelompok fraksi di Komisi III DPR pada Jumat (13/9/2049) dini hari.

Sedangkan empat Wakil Ketua KPK adalah Nawawi Pomolango (50 suara), Lili Pintauli Siregar (44 suara), Nurul Ghufron (51 suara), dan Alexander Marwata (53 suara).

Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin berharap kepada Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, dapat menjadi pengayom diantara komisioner KPK yang lain sehingga kerja pemberantasan korupsi di institusi tersebut berjalan baik.

“Komisi III DPR sudah memilih lima orang dan kami akan membuat surat ke pimpinan DPR untuk mengagendakan Rapat Paripurna dalam waktu terdekat,” Aziz kepada Antara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.

Adanya pro dan kontra terkait calon pimpinan KPK,  Aziz mengatakan itu telah usai karena DPR telah memilih lima orang sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023 setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Menurut dia, terpilihnya lima orang pimpinan itu merupakan lembaran baru bagi KPK yang diharapkan dapat memperkuat kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Masalah pro dan kontra capim KPK sudah selesai, mari lihat lembaran baru. Kita lihat pimpinan KPK ini bisa bersinergi dengan pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif,” katanya.

Ia menilai pro dan kontra itu merupakan dinamika yang ada dalam proses pemilihan pimpinan KPK namun itu sudah selesai setelah Komisi III DPR memilih lima orang.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pimpinan baru KPK yang telah melalui prosedur di panitia seleksi dan pemilihan di DPR RI.

“Itu sudah lolos pansel dan prosedurnya sudah dalam kewenangan DPR,” kata Presiden. (*/ant/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.