Dinas ESDM Jatim: Antrean Solar Dipicu Lonjakan Konsumsi

Rudy Hartono - 26 June 2026
Kepala Dinas ESDM Jatim, Aftabuddin Rijaluzzaman. (net)

Surabaya  – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur menyebut antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar disebabkan karena ada lonjakan konsumsi.

Plt. Kepala Dinas ESDM Jatim, Aftabuddin Rijaluzzaman telah berkoordinasi dengan Pertamina. Afta menyebut antrean panjang itu disebabkan oleh lonjakan konsumsi solar. “Pertamina Patra Niaga menyatakan antrean solar di Surabaya Raya dipicu oleh lonjakan konsumsi secara bersamaan,” kata Afta mengutip dari Kompas.com, Kamis.

Untuk mengurai antrean, Pertamina telah menambah 12 unit mobil tangki khusus Bio Solar yang difokuskan pada jalur logistik, akses pelabuhan dan pintu tol sejak 23 Juni 2026. “Pertamina juga menambah pasokan dengan distribusi dipercepat untuk mengejar lonjakan permintaan. Prioritas distribusi juga untuk armada tangki tambahan didahulukan untuk area vital seperti akses pelabuhan dan jalur logistik,” jelasnya.

Antrean akan normal dalam 2 hari ke depan Lebih lanjut, Afta menerangkan bahwa proses distribusi solar subsidi memerlukan waktu. Diperkirakan, SPBU akan mendapat kiriman kembali maksimal dua hari ke depan. “Prediksi normalisasi kondisi antrean di wilayah Surabaya Raya diperkirakan berangsur normal dalam satu hingga dua hari ke depan,” terangnya.

Afta menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga pada solar subsidi karena belum ada instruksi dari pemerintah pusat. “Untuk isu kenaikan harga, Pertamina menegaskan belum ada instruksi atau informasi resmi mengenai kenaikan harga Biosolar,” pungkasnya.

Sebelumnya, antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Jawa Timur. Seperti SPBU yang ada di Surabaya Raya, Malang dan Lumajang. Sejumlah kendaraan antre berjam-jam untuk mendapatkan solar. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Provinsi Jawa Timur Sundoro menyebutkan, antrean panjang disebabkan karena ada kebijakan pembatasan kuota di masing-masing SPBU. Diduga, pemerintah melakukan pemangkasan kuota solar sebanyak 1,2 persen dari total alokasi awal 18 juta kiloliter. (*/red)

Tags: , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.