Di Sela Umrah, Bupati Jember  Ancam SPPG Kurangi Anggaran Menu MBG

Rudy Hartono - 4 March 2026
Bupati Jember Muhammad Fawait memimpin rapat koordinasi secara daring yang dihadiri Satgas MBG dan SPPG di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Senin (2/3/2026) malam. (sumber: antara)

SR, Jember  – Bupati Jember Muhammad Fawait mengingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk tidak mengurangi anggaran menu dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yakni Rp10 ribu untuk porsi besar dan Rp8 ribu untuk porsi kecil.

“Saya mengingatkan agar tidak ada pengurangan anggaran menu yang telah ditetapkan,” katanya dalam keterangan yang diterima di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (3/3/2026).

Meski tengah berada di Tanah Suci Makkah untuk dalam menjalankan ibadah umrah, Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu tetap memimpin arah kebijakan daerah dengan menghadiri rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG bersama SPPG se-Kabupaten Jember secara daring pada Senin (2/3/2026) malam.

“Alokasi Rp10 ribu untuk siswa SMP maupun Rp8 ribu untuk jenjang lainnya adalah hak penerima manfaat yang tidak boleh dikurangi sedikit pun. Integritas menjadi kunci keberlanjutan program dan saya tidak ingin ada dapur yang harus disuspensi karena kelalaian atau pelanggaran,” tuturnya.

Pemkab Jember juga mengingatkan bahwa besarnya manfaat program harus diimbangi dengan tata kelola yang baik dan pihaknya menyoroti masih adanya SPPG yang belum melengkapi perizinan seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan persyaratan teknis lainnya, sehingga diminta agar seluruh pengelola dapur segera mengurus kelengkapan tersebut demi menjamin keamanan dan kelayakan layanan.

“Pentingnya transparansi dan pengawasan. Ke depan Pemkab Jember akan memperkuat koordinasi melalui forum rutin bulanan antara Satgas, SPPG, Korwil, Korcam, Camat, serta pihak puskesmas,” katanya.

Selain itu, sistem pelaporan harian menu akan diberlakukan, baik dari pihak dapur maupun sekolah penerima, sebagai bentuk pengawasan silang. CCTV di setiap dapur direncanakan terintegrasi dengan sistem pemantauan pemerintah daerah untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga.

Ia menjelaskan program MBG bukan sekadar agenda penyediaan makanan bagi peserta didik, namun program itu sebagai pondasi strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, karena kekuatan bangsa tidak hanya dibangun melalui infrastruktur fisik, melainkan melalui kualitas sumber daya manusia sejak dini.

“Generasi yang sehat, cerdas, dan bergizi baik akan menjadi penopang kemandirian bangsa di masa depan. Pembangunan kualitas anak-anak hari ini adalah bagian dari strategi jangka panjang yang menentukan posisi Indonesia dalam percaturan global,” katanya.

Di sisi lain, Gus Fawait melihat MBG sebagai program yang membawa dampak ekonomi luar biasa bagi daerah, karena dengan estimasi sekitar 270 dapur SPPG yang akan beroperasi di Kabupaten Jember, maka pihaknya memperkirakan potensi pembukaan lapangan kerja dapat mencapai kurang lebih 15 ribu orang.

“Angka tersebut belum termasuk efek berganda yang muncul dari rantai pasok bahan pangan, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga sektor distribusi,” ujarnya.

Menurut dia, kehadiran dapur-dapur SPPG akan mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Produk petani dibeli dengan harga yang lebih layak, UMKM tumbuh karena permintaan meningkat, dan kebutuhan tenaga kerja bertambah. Rantai ekonomi yang bergerak itu pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Gus Fawait juga memaparkan bahwa estimasi perputaran dana MBG di Kabupaten Jember dapat mencapai kurang lebih Rp4 triliun dan angka itu hampir setara dengan APBD Jember tahun 2026 yang berada di kisaran Rp4,3 triliun.

“Tambahan perputaran dana tersebut akan menjadi pendorong kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pemerintah, baik dari APBD maupun dukungan program nasional, menjadi motor penting dalam menggerakkan sektor riil,” katanya.

Sebelumnya sejumlah wali murid mengeluhkan menu MBG dalam kanal Wadul Gus’e karena menu yang dibagikan ke anak-anak tidak sesuai dengan standar dan dinilai harganya tidak sampai Rp8 ribu atau Rp10 ribu. (*/ant/red)

Tags: , , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.