Dampak Covid-19 terhadap Pekerja Migran Indonesia

Yovie Wicaksono - 10 May 2020
Ilustrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Mewabahnya virus corona (Covid-19) sangat berdampak pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di berbagai negara. Mulai dari pemutusan hubungan kerja, gaji tidak dibayar, ketakutan melaporkan kondisi kesehatan karena khawatir ditangkap oleh aparat keamanan terkait urusan dokumen, sampai kerja ekstra tanpa tambahan insentif.

Hal tersebut tertuang dalam hasil survei yang dilakukan Human Rights Working Group (HRWG) bersama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Jaringan Buruh Migran (JBM) pada 21-30 April 2020 mengenai dampak virus corona Covid-19 terhadap PMI menggunakan SurveyMonkey yang melibatkan 149 responden PMI yang bekerja di 9 negara tujuan.

Deputi Direktur HRWG, Daniel Awigra mengatakan, corak temuan ini bergantung pada beberapa faktor, meliputi negara tujuan, jenis pekerjaan dan gender. Di negara-negara yang mempekerjakan PMI sebagai buruh pabrik dan konstruksi seperti Malaysia dan Arab Saudi, banyak PMI yang tidak mendapat gaji.

“Di Arab Saudi misalnya, lebih dari 54 persen responden sudah tidak digaji. Mereka kesulitan menghidupi diri sendiri apalagi mengirimkan uang ke keluarga di Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers ‘Rilis Hasil Survei Dampak COVID-19 terhadap Pekerja Migran Indonesia’, secara virtual, Minggu (10/5/2020).

Kemudian, sebanyak 34 persen PMI urung memeriksakan kondisi di fasilitas kesehatan karena khawatir ditangkap oleh pihak keamanan akibat urusan status imigrasi, seperti tidak memiliki visa kerja atau tidak berdokumen.

Di sektor konstruksi, sebagian responden mengatakan, mereka sudah tidak digaji, dan sebagian lain mengaku gaji mereka ditangguhkan. Di sektor manufaktur terutama di Taiwan dan Korea Selatan, sebagian besar PMI tidak diizinkan keluar rumah atau asrama sehingga mereka mulai menghadapi gangguan psikologis.

Sementara itu, mayoritas PMI di sektor rumah tangga terutama di Singapura dan Hongkong, sebanyak 95 persen masih tetap bekerja dan mendapatkan gaji bulanan, namun mereka menghadapi berbagai tambahan persoalan, seperti beban kerja berganda, perampasan hak libur, depresi, dan tidak adanya upah lembur.

“Dalam keadaan seperti ini semua majikan bekerja dan belajar dari rumah, maka dengan demikian makin bertambah pekerjaan PRT (Pekerja Rumah Tangga). Dan kebanyakan di hari Minggu tidak libur. Kami tetap kerja, tapi tidak dibayar oleh majikan di hari libur tersebut,” ujar salah satu anggota SBMI di Hong Kong, Nurhalimah.

Anggota SBMI di Taiwan, Ari mengatakan, PMI yang bekerja di panti jompo juga mendapatkan beban tambahan. Dimana sebelum adanya wabah virus corona, biasanya PMI hanya diwajibkan merawat 9 orang. Namun kini harus merawat 40 hingga 50 orang.

“Sekarang, setiap satu orang diharuskan mengurus 40 hingga 50 orang. Menurut kami, itu sangat berat sekali,” ujar Ari.

Sebagian dari mereka juga berharap dapat dipulangkan. Jika situasi tidak membaik, sebagian dari mereka akan mengalami pemutusan hubungan kerja, kehabisan masa kontrak dan kemungkinan menjadi PMI tak berdokumen.

Di tengah situasi ini bantuan dari negara penempatan maupun perwakilan Indonesia dinilai masih sangat minim. Banyak PMI yang belum terjangkau akses bantuan sama sekali. Oleh sebab itu, HRWG, SBMI dan JBM mendorong semua misi diplomatik dan konsulat di negara tujuan untuk memberikan bahan pokok berupa makanan untuk menjamin hak hidup PMI.

“Semua misi diplomatik dan konsulat untuk melakukan tugas mereka untuk melindungi pekerja migran dari Covid-19 dengan menyebarluaskan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pekerja migran di negara tujuan, serta melindungi hak-hak pekerja migran untuk berkomunikasi dengan keluarga,” ujar Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno.

Pihaknya juga mendorong negara tujuan untuk tidak melakukan penahanan yang diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap pekerja migran yang terdampak pandemi Covid-19. Dimana negara tujuan harus tetap memberikan hak dasar bagi pekerja migran.

Negara tujuan diminta untuk tidak mempersoalkan status dokumen atau imigrasi di tengah pandemi dan memberikan bantuan yang memprioritaskan aspek kesehatan, informasi dan rasa aman. Kemudian BPJS agar memberikan hak atas jaminan sosial kepada pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka.

Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah Indonesia agar melanjutkan program repatriasi pekerja migran Indonesia tak berdokumen dari Arab Saudi dan Malaysia karena mereka merupakan kelompok migran yang paling terdampak oleh Covid-19.

“Pemerintah Indonesia untuk melakukan pendataan yang akurat sehingga dapat menjangkau dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh PMI. Penting juga kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara tujuan untuk menjamin perlindungan bagi PMI,” katanya.

“Aturan turunan UU PPMI segera disahkan dengan memperhatikan kondisikondisi luar biasa seperti Covid-19 sehingga kedepan pemerintah Indonesia dapat lebih sigap dan siap melindungi PMI,” tandasnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.