Catatan Fraksi di DPRD Terkait LKPJ Gubernur Jatim 2023

Yovie Wicaksono - 2 April 2024

SR, Surabaya – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur (Jatim) akhir tahun anggaran 2023 mendapat sejumlah kritikan dari DPRD Jatim yang disampaikan sejumlah fraksi dalam pandangan umumnya yang dibacakan di rapat paripurna, Senin (1/4/2024).

Juru Fraksi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari menekankan bahwa laporan mengenai investasi pada LKPJ 2023 tidak mencerminkan upaya pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.

“Fraksi PDIP berpandangan bahwa lampiran investasi tidak mencerminkan upaya pembangunan yang telah dinarasikan dalam LKPJ, tidak tampak adanya pemulihan ekonomi kerakyatan dan tidak mengindikasikan keberpihakan pada implementasi prioritas pembangunan,” papar Agatha Retnosari.

Agatha menjelaskan, terjadi penurunan serapan tenaga kerja di sektor perdagangan dari 20,08 persen pada tahun 2022 menjadi 19,10 persen di tahun 2023 lalu, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,98 persen.

“Serapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata juga turun padahal sektor pariwisata menjadi andalan begitu pula agro. Dalam LKPJ ini tidak dijelaskan soal relasi komprehensif antara Investasi dengan serapan tenaga kerja melalui pembanding antara tenaga kerja yang telah ada dan tenaga kerja yang baru terserap, ini harus jadi perhatian Gubernur,” katanya.

Selanjutnya, Agatha menyampaikan, Kinerja Badan Usaha Milik Daerah harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov, Fraksi PDIP menilai  BUMD seperti Bank Jatim masih belum optimal dengan ketersediaan dana yang ada.

“Berdasarkan catatan kinerja dalam LKPJ 2023, hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank Jatim masih konservatif dalam mendorongku pertumbuhan ekonomi di Jatim, terutama penyaluran kredit, sehingga kita dorong Pemprov melakukan langkah strategik,” jelasnya.

Fraksi PDIP turut mencermati aspek lain, khususnya mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 yang meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks theil, persentase penduduk miskin, indeks gini, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, indeks reformasi birokrasi, indeks Kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup, dan indeks risiko bencana.

“IKU ini terdiri dari beberapa indikator yang menjadi penilai pencapaian kinerja dari Pemprov. Kita tekankan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan amanat UU di bidang pengawasan jalannya roda pemerintahan Jatim agar dapat terlaksana dengan baik,” terangnya.

Mengenai aspek IKU, Agatha menambahkan, PDIP memberikan catatan bahwa prioritas pembangunan harus lebih cermat. Terdapat catatan di Pekerjaan Umum bahwa beberapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik tapi serapan APBD tidak maksimal.

“Dari pembahasan LKPJ ini, harapannya evaluasi dari kami dapat dilaksanakan Pemprov dengan strategi yang terstruktur, sistemik, dan komprehensif agar setiap evaluasi dapat menghasilkan solusi yang berdampak baik untuk jangka panjang dan kebaikan Provinsi Jatim,” pungkasnya.

Kurangnya transparansi dan perencanaan program bisa menjadi kendala serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Jawa Timur. Perlu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan. Hal itu disampaikan Jubir Fraksi PKS, PBB dan Hanura DPRD Jatim Mathur Husyairi.

Mathur menyebut, persoalan yang tidak pernah selesai adalah urusan kesejahteraan. Dimana, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kalau dibilang Gubernur Khofifah ini berhasil menurunkan angka kemiskinan, perbandingannya dengan siapa. Kalau dibandingkan dengan periodenya Pakde Karwo itu gak benar. Justru periode Khofifah ini naik,” ungkapnya.

Khofifah-Emil yang telah dikritik karena angka kemiskinan yang naik selama masa jabatannya, didesak untuk membandingkan pencapaian tersebut dengan periode sebelumnya.

Meskipun program-program seperti Jalin Matra dan Jalin Kesra dilaksanakan selama era sebelumnya, kejelasan dan efektivitas program-program saat ini menjadi sorotan. “Lebih jauh, APBD di era Pakde Karwo hampir tiap tahun program pengentasan kemiskinan itu ada. Mulai dari Jalin Matra, Jalin Kesra. Nah setelah bu Khofifah ini kan gak jelas. Dia hanya punya Jatim Sejahtera,” jelasnya.

Kurangnya transparansi dalam data dan penggunaannya juga menjadi masalah. Menurut Mathur, dengan banyak pihak merasa tertutup dan tidak diberikan akses untuk menggali lebih dalam. Pihak-pihak terkait, termasuk DPRD, menuntut kejelasan dalam perencanaan program dan pelaksanaannya.

“Yang aneh lagi, data ini terkesan tertutup. Tidak boleh digunakan pihak lain. Nah, pihak lain ini siapa, apakah DPRD ini pihak lain. Kita ini kan pemerintah daerah,” ucapnya.

“Saya ingin tahu sebenarnya yang paling bertanggung jawab mengentas kemiskinan ini OPD mana. Dinas sosial kita tanya mereka jawab bukan, hanya menyerahkan bantuan. Mereka juga tidak punya database. Termasuk Sinta Gelis program andalannya Pak Wagub Emil Dardak. Kalau datanya tidak benar, mau tepat sasaran gimana. Kenapa kesejahteraannya tidak tercapai, ya perencanaannya tidak beres,” tambahnya.

Dalam menghadapi kritik ini, pemerintah diharapkan untuk meningkatkan transparansi, perencanaan yang lebih baik, dan memastikan penggunaan data yang akurat untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.

Sementara, Pj Gubernur Adhy Karyono menegaskan, pihaknya akan menggelar rapat untuk menyiapkan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Jatim.  “Kami akan rapatkan untuk menjawab fenomena terkait pandangan mereka (Fraksi-fraksi). Sehingga kami bisa meyakinkan bahwa kinerja kami betul-betul memang valid,” pungkasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.