Bertemu Khofifah, Ini Masukan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur

Yovie Wicaksono - 25 June 2022

SR, Surabaya – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur menyambut positif pertemuan yang telah dilakukan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Grahadi, Kamis (23/6/2022) lalu.

“Forum kemarin sangat produktif dan positif, kalau boleh forum seperti itu sering dilakukan sehingga bisa saling menyampaikan kritik dan saran,” kata anggota Komisi B DPRD Jatim, Daniel Rohi, Jumat (24/6/2022).

Menurutnya, forum tersebut tidak hanya mempererat silaturahmi tapi juga sangat produktif dalam membangun tujuan bersama untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Hal ini terlihat, dari beberapa isu yang dibahas. Mulai dari sektor pertanian, pengoptimalan fungsi bandara, Badan Usaha Milik Desa (BUMD), hingga penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Ada 4 hal yang disampaikan, salah satunya Gubernur ingin BUMD di Jatim itu semakin efisien dan jangan sampai malah jadi beban untuk APBD. Jadi beliau menyarankan jika membebani ya ditutup saja kegiatannya,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Atas hal tersebut, Danro sapaan akrabnya, menyarankan optimalisasi bandara akan lebih baik jika melibatkan DPR RI selaku lembaga di pemerintahan pusat. 

“Supaya bandara ini maksimal dan diperhatikan pemerintah pusat, saya minta Bu Gubernur untuk melakukan koordinasi dengan anggota DPD dan DPR RI untuk membantu peningkatan ekonomi di Jatim,” ucapnya.

Sedangkan untuk isu lainnya, nanti akan ditindaklanjuti dengan dinas terkait. “Kita akan koordinasi dengan Biro Ekonomi dan melakukan rapat dengan BUMD sehingga harapan Bu Gubernur kita sampaikan ke mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi negara yang berangsur membaik pemulihan ekonominya ini, memerlukan dukungan seluruh pihak. Karena itu perlu peningkatan anggaran agar kinerja tiap sektor bisa optimal.

“Komisi B ini adalah komisi yang paling sedikit mendapat anggaran dari APBD. Padahal, laporan 2021 Laporan 2021 ada 4 dinas yang berkontribusi besar di ekonomi yakni, pertanian, perdagangan, perikanan dan perhutanan,” ungkapnya.

“Saya minta agar anggaran itu meningkat, kalau boleh 10 persen dari APBD. Tahun 2021 dapat 1,3 triliun atau sekitar 3,68 persen dari APBD 34,2 triliun, lalu 2022  dapat 1,5 triliun dibanding total APBD 29,4 triliun, meningkat jadi 4,92 persen,” sambung Danro. (hk/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.