SR, Surabaya – Rencana Pemerintah Kota Surabaya membuka layanan hotline pengaduan di setiap kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah mendapat dukungan dari DPRD Surabaya. Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, Sabtu (17/7/2026) menilai layanan tersebut akan semakin efektif apabila terhubung hingga tingkat RT dan RW sehingga persoalan warga dapat diketahui lebih cepat.

Menurut Anas, keberadaan hotline bukan sekadar menyediakan saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, tetapi harus menjadi instrumen pelayanan yang mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan warga.

“Hotline ini akan sangat membantu apabila benar-benar menjadi sarana respons cepat bagi warga. Masyarakat tidak perlu bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi persoalan di lingkungannya. Bahkan kalau memungkinkan, sistem ini diperkuat sampai tingkat RT dan RW agar persoalan warga bisa diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti,” kata Anas Karno.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, efektivitas layanan pengaduan sangat ditentukan oleh kseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti setiap laporan. Karena itu, ia berharap setiap aduan yang diterima memiliki mekanisme penanganan yang jelas, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang paling penting tidak hanya nomor hotline-nya tersedia, tetapi bagaimana aduan warga ditangani secara cepat, transparan, dan ada solusi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Anas menilai berbagai persoalan yang kerap muncul di lingkungan permukiman, seperti parkir liar, pungutan liar, premanisme, pelayanan administrasi, saluran tersumbat, persoalan sampah, hingga gangguan ketertiban umum, seharusnya dapat diselesaikan sejak tingkat RT, RW, kelurahan, maupun kecamatan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan media sosial sebagai indikator utama dalam menentukan prioritas penanganan masalah. Menurutnya, setiap laporan warga harus mendapat perhatian sejak pertama kali disampaikan.

“Jangan sampai warga merasa harus membuat persoalan menjadi viral terlebih dahulu baru mendapat perhatian. Pemerintah harus hadir sejak laporan pertama disampaikan,” tegasnya.

Anas berharap layanan hotline yang saling terintegrasi dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga perangkat daerah mampu memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya. Dengan koordinasi yang baik di setiap level pemerintahan, penyelesaian masalah warga dinilai akan menjadi lebih cepat dan efektif.

“Ketika RT-RW aktif menjembatani aspirasi warga, lurah dan camat cepat merespons, serta perangkat daerah bergerak menyelesaikan masalah, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Ini yang harus terus kita bangun bersama,” katanya.

Sebagai mitra Pemerintah Kota Surabaya, Komisi A DPRD akan terus mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan memberikan kepastian.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintah yang benar-benar hadir di tengah masyarakat. Warga merasa didengar, masalahnya ditangani, dan pelayanan publik semakin baik dari waktu ke waktu,” tegas Anas Karno. (*/rri/red)

 

Tags: aduan warga, Anas Karno, hotline, loka warta, pdip, superradio.id, surabaya