SR, Surabaya – Tiga dekade telah berlalu, namun luka menganga akibat tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) tak kunjung mengering. 23 orang, masih dinyatakan hilang tanpa kabar dan keadilan bagi mereka seolah terkunci rapat di balik tembok impunitas.

Bagi politikus senior Saleh Mukadar, Kudatuli bukan sekadar catatan usang, melainkan monumen kelam tentang bagaimana hukum sering kali tak berdaya ketika berhadapan dengan kekuasaan militer.

Saleh menegaskan bahwa peristiwa ini adalah puncak kebrutalan penguasa Orde Baru. “Sulitnya negara menyentuh akar permasalahan jika sebuah kasus melibatkan institusi tertentu,” ucapnya dalam acara renungan 3 dekade Kudatuli yang digelar PDI Perjuangan Jawa Timur pada Minggu (26/7/2026).

Saleh memaparkan, eksistensi PDI Perjuangan hari ini dibayar dengan nyawa para pejuang yang hingga kini nasibnya masih menjadi misteri besar.

“PDI Perjuangan didapatkan, diperoleh dengan darah dan air mata dengan perjuangan panjang dan lama. Kita tidak atas karena kita datang ke notaris kemudian jadi partai, tidak. Tapi dengan mengorbankan banyak kader-kader kita, baik itu sampai hari ini 23 orang yang hilang belum ketemu, lima orang meninggal,” ujarnya dengan nada emosional.

Masalah hukum yang jalan di tempat, merupakan pola yang terus berulang di Republik Indonesia. Ia secara terang-terangan membandingkan tragedi Kudatuli dengan kasus aktivis buruh Marsinah yang juga berakhir dalam kegelapan.

“Seluruh kasus yang menyangkut dengan tentara itu tidak akan pernah selesai. Tentara jelas-jelas terlibat kasus Marsinah. Marsinah mereka yang bunuh, tapi sampai hari ini tidak pernah terungkap,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyerbuan kantor PDI pada masa itu adalah bukti nyata keterlibatan aparat dalam membungkam aspirasi rakyat secara paksa. “Kasus Kudatuli jelas mereka yang menyerbu kantor, sampai hari ini tidak pernah terungkap. Jadi kasus yang menyangkut tentara itu nyaris kemudian bisa terungkap di republik ini,” tambah mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya periode 2005-2010 itu.

Ia juga menepis pandangan skeptis yang mempertanyakan mengapa kasus ini tetap gelap meski PDI Perjuangan pernah berada di puncak kekuasaan. Baginya, kompleksitas penindasan sistemik di masa lalu tidak bisa dipandang secara sederhana.

“Kita tidak bisa kemudian selesai gitu kan. ‘Alah wong kemarin Bu Mega berkuasa juga enggak bisa kok’. Enggak bisa seperti itu, karena bagaimanapun juga penyerbuan kantor 27 Juli puncak kekerasan Orde Baru,” ujarnya membela marwah perjuangan.

Selain menuntut keadilan atas masa lalu, Saleh memperingatkan adanya ancaman baru di era modern yang menggunakan modus berbeda. Jika dulu penguasa menggunakan senjata dan kekerasan fisik, kini ia menilai hukum sering kali dijadikan alat untuk menekan masyarakat.

“Orde Baru menggunakan kekerasan untuk menghegemoni rakyat, menindas rakyat. Kalau hari ini sama saja penguasa juga menggunakan elemen-elemen hukum untuk mengkooptasi masyarakat, menggunakan hukum untuk perpanjang kekuasaan,” ungkap mantan Pengurus Persebaya Surabaya.

Refleksi 30 tahun ini dimaksudkan agar memori kolektif bangsa tidak hilang ditelan zaman, terutama bagi generasi muda yang tidak mengalami masa kelam tersebut.

Salih berharap agar sejarah ini menjadi pelajaran agar kekuasaan tidak lagi digunakan secara sewenang-wenang di masa depan. “Kekuasaan itu kita jaga jangan sampai terjadi lagi di masa-masa ke depan. Semangat perjuangan itu yang kemudian membuat kita bisa keluar dari kungkungan Orde Baru,” tutupnya. (hk/red)

 

Tags: 30 tahun kudatuli, refleksi, saleh ismail mukadar, superradio.id