22 Kabupaten/Kota di Jatim Rawan Bencana Hidrometeorologi

Yovie Wicaksono - 29 October 2020
Ilustrasi. Jembatan Mrican di Kediri ambrol tergerus aliran sungai Brantas setelah dihuyur hujan dengan intensitas tinggi (foto : Superradio/Rahman Halim)

SR, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat agar mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan pada November 2020 hingga Maret 2021.

“Sedikitnya, terdapat 22 kabupaten/kota yang berstatus rawan bencana hidrometeorologi,” ujar Khofifah kepada Antara, Kamis (29/10/2020).

Dari 22 daerah tersebut, kawasan rawan banjir umumnya didominasi oleh luapan sungai di sekitarnya, seperti Sungai Bengawan Solo yang luapannya bisa membanjiri wilayah Bojonegoro, Magetan, Madiun, Lamongan, Gresik, Ngawi, dan Tuban.

Kemudian potensi banjir akibat luapan Sungai Brantas, yakni Malang Raya, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember.

Sedangkan di Pasuruan, banjir berpotensi diakibatkan oleh luapan Sungai Welang. Demikian juga di Madura, beberapa daerah biasa terdampak luapan Sungai Kemuning.

Bencana hidrometeorologi yang lain adalah longsor, yakni harus diwaspadai wilayah Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Pacitan.

“Daerah tersebut terdapat pegunungan dan bukit yang berpotensi longsor saat musim hujan,” ucap Khofifah.

Sementara itu, beberapa waktu lalu orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut sudah meminta instansi bidang kebencanaan masing-masing BMKG, BPBD, Dishub, PU Cipta Karya, Bina Marga, dan Dinas Sosial untuk mendetailkan mitigasi menyusul adanya potensi bencana akibat La Nina.

Ia mengemukakan, seluruh instansi terkait kebencanaan harus melakukan antisipasi bersama yang harus segera dibuat item yang lebih terukur, mulai dari hulu hingga hilir.

Ia juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera memitigasi secara detail dari hulu hingga hilir dengan mulai menghitung seluruh potensi dampak yang ditimbulkan terhadap sektor sosial, ekonomi dan kehidupan masyarakat, baik tempat evakuasi, dampak sosial dan ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya.

“Kalau bisa mendetailkan koordinasi secara operasional akan bagus dalam melangkah menangani kesiapsiagaan bencana. Kami tidak ingin terlambat merespons adanya fenomena La Nina,” tuturnya. (*/ant/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.