Surabaya Sosialisasikan Rancangan Perwali tentang Pembinaan dan Pengawasan terkait Penghuni Rumah Susun

Yovie Wicaksono - 15 September 2022

SR, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Milik (PPPSRS) di Gedung Wanita Candra Kencana, Kamis (15/9/2022).

Kegiatan sosialisasi ini diikuti Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemkot Surabaya, kalangan akademisi, dan perwakilan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi Pemkot Surabaya, Maskur yang mewakili Ketua Panitia Penyelenggara Sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, Sidharta Praditya Revienda Putra mengatakan, maksud sosialisasi ini, untuk memberikan pemahaman tentang isi dan maksud dalam Rancangan Perwali tersebut.

“Tujuannya agar Rancangan Perwali tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Milik daapt dilaksanakan secara efektif,” ujar Maskur.

Sementara itu, staf ahli Wali Kota Surabaya Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, M Afghani Wardana mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 70, Pasal 82, dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, maka Pemkot Surabaya perlu menyusun dan menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota Surabaya tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Milik.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat 1 Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota,” katanya.

Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya (DPRKPP) Reinhard Oliver yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut juga mengatakan, rancangan ini masih jauh dari kata sempurna.

“Maka dari itu kami perlu masukan dari bapak dan ibu hari ini. Legislatif juga sedang berproses membuat Perdanya,” pungkasnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.