Presiden Serahkan 3.800 Sertipikat Tanah untuk Warga Purworejo

Yovie Wicaksono - 29 August 2019
Presiden Jokowi saat berdialog dengan seorang warga Purworejo sekaligus penerima sertifikat pada Kamis (29/8/2019), di GOR W.R. Supratman, Kabupaten Purworejo. Foto: (BPMI Setpres)

SR, Purworejo – Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.800 sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah yang digelar di GOR W.R. Supratman, Kabupaten Purworejo, pada Kamis (29/8/2019).

Dalam sambutannya, Kepala Negara menjelaskan, pemerintah berupaya keras agar seluruh rakyat Indonesia memiliki sertipikat sebagai tanda bukti atas kepemilikan tanah atau lahan yang mereka miliki. Hal itu salah satunya diwujudkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tengah dijalankan pemerintah.

“Dulu (dalam) satu tahun itu produksi sertipikat di seluruh Indonesia 500-600 ribu per tahun. Tahun ini 9 juta. Coba sudah berapa kali? Hampir 14 kali lipat dari sebelumnya. Supaya masyarakat segera pegang sertipikat,” ujarnya.

Presiden memiliki target dan optimistis bahwa di tahun 2025 mendatang seluruh bidang tanah di Indonesia telah bersertipikat. Untuk itu, ia mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat bekerja melayani rakyat dengan lebih baik dan cepat.

“BPN kerjanya ya pagi, siang, dan malam. Pontang-panting. Ya itu memang harus karena pelayanan kepada masyarakat sekarang ini harus cepat. Jadi target kita di 2025 nanti sertipikat seluruh Indonesia harus selesai,” tuturnya.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 seharusnya sertipikat yang dipegang masyarakat mencapai 126 juta yang sesuai dengan jumlah bidang tanah yang ada. Namun kenyataannya, saat itu baru tercatat sebanyak 46 juta bidang tanah yang sudah bersertipikat.

Sisanya, sebanyak 80 juta bidang tanah belum bersertipikat. Hal itulah yang memicu banyaknya sengketa lahan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Setiap saya ke kampung, ke desa, atau ke daerah yang namanya sengketa tanah itu di mana-mana. Sengketa lahan, konflik tanah, di mana-mana. Enggak di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, di Papua, di NTB, NTT, di Bali, semuanya. Karena apa? Masih 80 juta yang belum selesai,” ucapnya.

Maka itu, Presiden menegaskan bahwa kepemilikan sertipikat tersebut atas lahan atau tanah akan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.

Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri, diperkirakan terdapat 21.782.201 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, telah diterbitkan sertipikat sebanyak 12.587.745 buah yang artinya masih terdapat 9.194.456 (42,21 persen) bidang tanah lainnya yang masih belum bersertipikat.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Adi Darmawan, yang memberikan laporan dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya berupaya keras mengejar target penerbitan sertipikat di Jawa Tengah. Pihaknya memperkirakan bahwa pada tahun 2023 mendatang seluruh bidang tanah di Jawa Tengah telah memiliki sertipikat.

“Tahun 2023 seluruh bidang tanah di Provinsi Jawa Tengah direncanakan sudah terdaftar,” ujarnya.

Mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat tersebut ialah Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.