Presiden Kaji Usulan Pemekaran Wilayah di Papua dan Papua Barat

Yovie Wicaksono - 10 September 2019
Presiden Joko Widodo saat berdialog dengan para tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/9/2019). Foto: (BPMI Setpres)

SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyetujui aspirasi yang disampaikan oleh para tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/9/2019), mengenai pemekaran sejumlah wilayah yang ada di Papua dan Papua Barat. 

Tokoh masyarakat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengusulkan pemekaran provinsi bagi lima wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Berkaitan dengan pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Saya iya (setuju), tetapi mungkin sementara tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua ya tiga,” ujar Presiden menanggapi aspirasi tersebut.

Meski demikian, Presiden menuturkan bahwa usulan tersebut mesti dikaji terlebih dahulu. Sebab, pemekaran wilayah diatur dalam Undang-Undang.

“Ini perlu ada kajian karena undang-undangnya kelihatannya sudah mendukung ke sana dan saya memang ingin ada dari bawah usulan itu,” tuturnya.

Selain soal pemekaran wilayah, Presiden Joko Widodo juga menanggapi sejumlah aspirasi lainnya. Di antaranya ialah penyelesaian proyek Palapa Ring Paket Timur yang akan diselesaikan pada tahun ini sehingga kualitas konektivitas dan jaringan informasi di Papua akan jauh lebih baik.

“Palapa Ring ini akan selesai akhir tahun ini. Tanah Papua nanti 4G semuanya,” kata Presiden.

Kepala Negara juga mendukung pembangunan asrama Nusantara di setiap daerah studi agar para pelajar dari berbagai penjuru Nusantara dapat berbaur dan mengenali satu sama lain. Presiden juga mendukung penuh usulan para tokoh Papua untuk membentuk lembaga adat yang diperuntukkan bagi anak dan perempuan Papua.

“Bagus untuk memberikan akselerasi untuk perlindungan anak dan perempuan di Papua. Saya kira silakan, akan saya dukung,” ucapnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya. (*/red)

Tags: , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.