Presiden Diminta Tidak Tetapkan Calon Pimpinan KPK

Yovie Wicaksono - 28 August 2019
Konferensi pers pernyataan sikap Jaringan Kompak Bersih Jawa Timur dalam Penetapan 20 Besar Capim KPK, di LBH Surabaya, Rabu (28/8/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Pegiat masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Kompak Bersih Jawa Timur meminta Presiden Joko Widodo agar tidak menetapkan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke 10 besar karena dianggap tidak memenuhi profil assessment yang dilakukan oleh KPK serta mengindahkan saran dan masukan dari masyarakat sipil.

Ketua Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana mengatakan, beberapa capim dinilai bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi.

“Ada capim yang bilang Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu konsepnya tidak jelas, menghambat investasi. Ada yang tidak mematuhi LHKPN. Ini kan tentu bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi,” ujarnya dalam konferensi pers, di LBH Surabaya, Rabu (28/8/2019).

Satria menambahkan, pimpinan KPK  harus menjadi benteng terakhir dalam menjaga kepercayaan rakyat untuk membuat KPK memberantas korupsi, bukan justru melindungi koruptor.

Pihaknya pun akan terus mengawal dan memberikan masukan kepada capim KPK ke depan.

Sementara itu, Penasihat Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam mengapresiasi apa yang dilakukan Jaringan Kompak Bersih Jatim. Hal tersebut dinilainya sebagai bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap gerakan pemberantasan korupsi.

Nanang berharap, panitia seleksi (pansel) KPK dan Presiden mempertimbangkan masukan masyarakat. “Saya berharap presiden dan pansel tentunya mau mendengar dan mempertimbangkan masukan masyarakat sipil, karena kan ada background checking yang juga dilakukan oleh KPK sebagai institusi resmi,” ujarnya.

Terlebih, lanjut Nanang, dari sisi etika dan lainnya KPK sudah secara resmi memberi masukan pada pansel, walaupun sebagian informasi dari KPK tersebut masih dikategorikan sebagai data intelijen.

Nanang melanjutkan, apa yang sedang terjadi saat ini ialah demi menjaga marwah lembaga antirasuah tersebut.

“Kita ini sedang menjaga marwah lembaga yang kebetulan periode ini juga sedang terjadi proses seleksi. Kita ingin lembaga ini diisi oleh orang-orang yang berintegritas,” lanjutnya.

Saat ditanya mengenai pimpinan KPK yang ideal, Nanang kembali menegaskan bahwa tidak ada pimpinan yang sempurna, namun yang menjadi acuan adalah integritas.

“Kalau berbicara yang ideal itu kan pasti tidak ada yang sempurna, tapi kita berharap yang jadi acuan pansel itu adalah integritas. Patokannya jelas, yaitu jujur, tidak pernah punya masalah moral, tidak pernah punya masalah etik, dan lainnya,” tandas Nanang.

Sekedar informasi, 20 capim KPK sedang menjalani tes wawancara dengan pansel sejak 27 hingga 29 Agustus 2019, sebelum hasilnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, untuk kemudian diserahkan dan diproses oleh DPR yang memilih lima nama komisioner. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.