Peran Penting Masyarakat dalam Mengawal Pilkada

Yovie Wicaksono - 29 August 2020
Ilustrasi. Foto: (Medcom.id)

SR, Surabaya – Masyarakat memiliki peran penting dalam pemantauan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, Novli Bernado Thyssen mengatakan, proses Pilkada tidak hanya pada saat memilih calon pada hari H di bilik suara, tetapi bagaimana masyarakat juga bisa menilai proses berkampanye yang dilakukan oleh setiap pasangan calon kepala daerah.

“Ketika kampanye, masyarakat bisa berpartisipasi juga, tidak hanya mendengar visi misi dan program dari pasangan calon, tetapi diharapkan masyarakat juga melakukan pemantauan setiap kegiatan politik kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon,” ujar Novli, Sabtu (29/8/2020).

Menurutnya, proses kampanye menjadi ukuran bagi masyarakat untuk menilai dan mencari calon pemimpin yang baik seperti apa, karena hal tersebut menjadi cerminan bagaimana karakter calon kepala daerah itu sesungguhnya.

“Masyarakat bisa menilai, ketika calon kepala daerah tersebut melakukan kampanye yang negatif, money politic, penyuapan terhadap penyelenggara, dan berbuat curang, maka bisa diukur bagaimana ketika nantinya seorang calon kepala daerah ini ditetapkan menjadi kepala daerah,” katanya.

“Masyarakat bisa melihat sejauh mana manajemen pemerintahan yang akan dikelola, pasti tidak akan jauh berbeda dari apa yang sudah dilakukan ketika berkampanye,” imbuhnya.

Apabila calon kepala daerah sudah melakukan hal yang tidak baik dalam prosesnya, Novli melanjutkan, bagaimana masyarakat bisa menaruh harapan kepada calon tersebut. Terlebih, pada prinsipnya Pemilu merupakan kompetisi yang sehat untuk mencari pemimpin yang sehat.

Pihaknya juga menyadari bahwa di dalam sebuah kompetisi, maka potensi kecurangan juga terbuka lebar. Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada para calon kepala daerah agar berkompetisi dengan sehat, baik, meyakinkan visi misi dan programnya kepada masyarakat, dan tidak menggunakan kampanye negatif yang dapat melahirkan gesekan antar pendukung.

Pihaknya juga mengajak masyarakat turut memantau tiap proses tahapan Pemilu. Jika mendapati dugaan indikasi pelanggaran, bisa melaporkan kepada Bawaslu selaku lembaga penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan dan memproses penanganan pelanggarannya.

“Masyarakat bisa melaporkan hal tersebut melalui dua pintu pelaporan, yakni melalui Bawaslu atau melaporkan temuan ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui website lapor.kasn.go.id yang tentu saja identitas pribadi dijamin kerahasiaannya,” katanya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.