Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 BT di Kemenhan, Mahfud MD : Tunggu Proses Hukumnya

Yovie Wicaksono - 17 January 2022
Ilustrasi Satelit. Upi.com

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum terkait penanganan kasus pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur di Kementerian Pertahanan sejak tahun 2015-2016. Ditegaskan, langkah ini ditempuh setelah melalui pertimbangan hingga akhirnya dilakukan Audit Tujuan Tertentu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya minta agar semua pihak menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Pemerintah menempuh langkah hukum ini setelah melalui pertimbangan mendalam dan komprehensif sampai akhirnya dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT), bukan hanya audit regular oleh BPKP,” kata Mahfud MD, Senin (17/1/2022).

Mahfud mengatakan, dalam hasil ATT ditemukan terjadinya dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian merugikan keuangan negara dan berpotensi akan terus merugikan keuangan negara. Contohnya, pemerintah Indonesia telah membayar gugatan Avanti sebesar Rp 515 miliar berdasarkan putusan Arbitrase Singapura atas gugatan Navayo.

Padahal berdasar hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan, karena tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang di Bea Cukai. Sedangkan barang yang dilengkapi dengan dokumen hanya bernilai sekitar Rp 1,9 miliar atau sekitar USD 132.000.

“Saya menghargai pendapat yang disuarakan oleh berbagai pihak, dengan segala pro dan kontra nya. Saat ini kita ikuti saja proses hukum yang sedang berlangsung, sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Mahfud MD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, pemerintah telah dan akan tetap melakukan upaya-upaya maksimal untuk menyelamatkan satelit orbit ini untuk kepentingan pertahanan negara.

Mahfud juga menyampaikan, selama proses penyelesaian kontrak-kontrak dengan berbagai pihak, pemerintah berhasil memperpanjang masa berlaku orbit satelit pada tahun 2018 di sidang International Telecommunication Union (ITU). Kemudian mendapat perpanjangan lagi dari ITU sampai tahun 2024 yang akan datang, dengan catatan harus ada kepastian, bahwa tahun 2024 slot orbit tersebut sudah benar-benar terisi dengan satelit.

“Dalam waktu dekat Menkominfo diundang lagi ke ITU untuk memastikan bahwa kita masih akan memanfaatkan dan siapa, serta bagaimana, pengisian slot orbit tersebut,”kata Mahfud.

“Jadi, kita membawa masalah ini ke ranah hukum melalui pembahasan yang mendalam dan berkali-kali, sampai tiba saatnya kami berhenti membahas secara berputar-putar tanpa ujung, dan meminta BPKP melakukan audit. Hasilnya, memang harus dibawa ke ranah hukum,” pungkas Mahfud MD. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.