Penelitian Tunjukkan Ketidakpuasan Pengguna Transportasi Publik di Surabaya Lebih Tinggi dibanding Kota Lain
SR, Surabaya – Ketidakpuasan pengguna bus transit di Surabaya lebih tinggi daripada Semarang dan Yogyakarta. Temuan ini disampaikan Victor Imanuel Nalle dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika dalam diskusi kelompok terpimpin (focus group discussion) di Surabaya, Kamis (21/12/2023).
“Penelitian kami di Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta menunjukkan bahwa pengguna bus transit di Surabaya sangat tidak puas terhadap jarak halte ke permukiman,” ujar Victor.
Sebanyak 30,81 persen pengguna bus rapid transit di Surabaya menyatakan sangat tidak puas dan tidak puas terhadap jarak halte ke permukiman. Ini berbeda dengan Semarang yang tingkat ketidakpuasannya “hanya” 15,81 persen.
Selain itu, sebanyak 32,23 persen pengguna bus rapid transit di Surabaya menyatakan sangat tidak puas dan tidak puas terhadap kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam perencanaan transportasi publik. Padahal pengguna bus rapid transit di Surabaya memiliki animo yang besar dalam pengembangan transportasi publik.
“Sebanyak 72,52 persen setuju adanya pembatasan kendaraan pribadi dan 64,46 persen setuju terhadap kenaikan retribusi parkir di Surabaya. Ironisnya, ketidakpuasan tertinggi ada pada aspek minimnya partisipasi warga dalam perencanaan,” tambah Victor.
Di sisi lain, Tutus Setiawan dari Radio Braille Surabaya pada kesempatan tersebut juga menyampaikan kritiknya terhadap fasilitas bus transit di Surabaya dari sudut pandang kelompok disabilitas.
“Minimnya fasilitas di halte dan bus transit di Surabaya membuat kelompok disabilitas memilih transportasi daring. Ini berdampak pada pengeluaran kelompok disabilitas bisa mencapai 30 persen untuk kebutuhan transportasi,” ujar Tutus.
Tutus mengaku mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menggratiskan kelompok disabilitas dalam mengakses bus transit. Namun Tutus juga mengingatkan pentingnya SOP bagi kru bus ketika melayani penumpang disabilitas karena buruknya layanan mempengaruhi ketidakpuasan dari kelompok disabilitas.
Sementara itu, Perwakilan Forum Diskusi Transportasi Surabaya (FDTS), Tugas Hutomo Putra juga melihat perencanaan bus transit di Surabaya dibuat dari perspektif Barat yang menempatkan perumahan sebagai basis permukiman.
“Perencanaan rute bus transit di Surabaya mengabaikan kampung sebagai basis permukiman. Wilayah perkampungan yang padat justru dianggap sebagai wilayah kumuh dan diabaikan dalam rute bus transit,” ujar Tugas.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Eben Haezer menambahkan, melihat ketidakpuasan terhadap transportasi publik ini tidak lepas dari politik pembangunan yang menekankan pencitraan. Pemerintah memoles wajah kota di jalur utama agar Surabaya terlihat cantik bagi kelas menengah atau turis yang berkunjung.
“Jalur transportasi publik pun hanya melewati wilayah kota yang cantik. Wilayah pinggiran Surabaya akan terus terpinggirkan,” kritik Eben. (*/red)
Berita Terkait
Tinggalkan komentar
Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.


