Penandatanganan dan Penyerahan Kontrak Angkutan Udara Perintis

Yovie Wicaksono - 9 January 2020
Penandatanganan dan penyerahan kontrak Angkutan udara Perintis Penumpang, Perintis Kargo dan Subsidi Angkutan Udara Kargo tahun 2020 di Ruang Mulawarman Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020). Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Dalam rangka menjaga kesinambungan dan konektivitas, kehadiran pemerintah pada masyarakat di daerah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, melaksanakan penandatanganan dan penyerahan kontrak Angkutan udara Perintis Penumpang, Perintis Kargo dan Subsidi Angkutan Udara Kargo tahun 2020 di Ruang Mulawarman Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Program Angkutan Udara Perintis ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 sebagai bagian dari fokus pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi persoalan logistik di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan. Dengan demikian masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan logistik. 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti menyampaikan, pada 2019 program ini telah berhasil memangkas harga bahan pokok hingga 40 persen di daerah terpencil, terutama di wilayah Papua. 

“Angkutan Udara Perintis merupakan program prioritas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang menjadi pendukung dari program Pemerintah. Sesuai dengan visi dan misi Presiden ke-5 yaitu menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang fokus dan tepat sasaran,” ujar Polana.

Pada Bulan Desember 2019, tiga Koordinator Wilayah (Korwil) Nabire, Sumenep, dan Korwil Timika telah menandatangani kontrak, sedangkan Korwil Wamena telah menandatangani kontrak pada 3 Januari 2020. 

Sesuai agenda, pada hari ini, pukul 10.00 WIB telah dilakukan penandatangan kontrak oleh 14 Korwil, yaitu Tarakan, Gunung Sitoli, Dabo Singkep, Dekai, Manokwari, Kuala Pembuang, Samarinda, Langgur, Sorong, Masamba, Timika, Ternate, Tanah Merah dan Merauke.

Kemudian empat Korwil lainnya akan menandatangani kontrak pada minggu ke tiga Januari 2019, yaitu Korwil Masamba, Sinabang, Elelim dan Waingapu.

Secara persentase sampai dengan 9 Januari sudah dilakukan penandatanganan kontrak sebesar 82 persen, dan 18 persen akan dilakukan penandatanganan kontrak pada pertengahan Januari 2020.

Mendasari Perpres Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Palayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, Polana berharap agar kegiatan Jembatan Udara dapat tersinkronisasi dengan program-program lainnya seperti Tol Laut, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kegiatan ini.

“Kegiatan ini dapat menjadi titik awal keberhasilan angkutan udara perintis sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Saya berharap baik Koordinator Wilayah maupun operator pelaksana dapat konsisten dan bertanggung jawab pada perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak, serta dapat menghadirkan penerbangan SELAMANYA (Selamat, Aman dan Nyaman),” tandas Polana. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.