Pemerintah Siapkan Skenario Jika Terjadi Kenaikan Kasus Omicron

Yovie Wicaksono - 21 December 2021

SR, Jakarta – Dalam sepekan terakhir, terjadi peningkatan signifikan kasus COVID-19 varian Omicron secara global, yakni dari 7.900 kasus menjadi 62.342 kasus atau sekitar delapan kali lipat. Untuk itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan kasus varian baru tersebut.

“Kami dengan bantuan TNI, Polri, dan Kemendagri akan memperkuat proses surveilans dan juga karantina di pintu masuk-pintu masuk laut dan darat,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Menkes menambahkan, tingkat positivity rate pelaku perjalanan yang masuk melalui jalur darat dan laut cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jalur udara.

“Dalam seminggu terakhir terjadi peningkatan pelaku perjalanan luar negeri yang cukup tinggi di seluruh pintu masuk. Kita sudah amati, semua kita tes PCR dan genome sequencing, ternyata pintu masuk laut dan pintu masuk darat jauh lebih tinggi positivity rate-nya dibandingkan pintu masuk udara,” ujarnya.

Selain dengan tes whole genome sequencing (WGS), ujar Budi, pihaknya juga menggunakan tes PCR dengan metode S gene target failure (STGF) yang dapat lebih cepat mendeteksi varian COVID-19.

“Tes PCR dengan SGTF berfungsi sebagai marker jadi tidak 10 persen seperti WGS tapi kemungkinan besar bisa mendeteksi Omicron dalam waktu 4-6 jam saja, sedangkan WGS membutuhkan 3-5 hari,” terangnya.

Terkait kasus Omicron yang sudah terdeteksi di Indonesia, Menkes menegaskan bahwa semua kasus tersebut berasal dari luar negeri atau imported case.

“Sekarang kita sudah bisa mengonfirmasi bahwa tenaga kebersihan tersebut kenanya pada tanggal 8 Desember berasal dari pelaku perjalanan luar negeri seorang wanita Indonesia yang datang pada tanggal 27 November dari Nigeria. Jadi sudah terbukti bahwa semua kasus yang ada di Indonesia adalah imported case,” jelasnya.

Pengetatan pintu kedatangan negara pun dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya kasus imported case terutama varian Omicron.

“Perlu kita perketat kedatangan luar negeri kita dan karantina kita agar kasus-kasus yang datang dari Nigeria, yang datang dari London, yang datang dari Guyana, Amerika ini bisa terus kita jaga,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa hingga saat ini respons Indonesia dalam menghadapi varian Omicron masih cukup bagus.

“Terkait dengan perkembangan kasus Omicron yang terjadi di Indonesia dapat kami informasikan bahwa kasus COVID-19 masih berada pada tingkat yang rendah pasca ditemukan kasus pertama Omicron di Indonesia,” ujar Luhut.

Meskipun kasus COVID-19 masih terkendali pada tingkat yang rendah, Luhut menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menggunakan level PPKM sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat. Selain itu pemerintah juga mempersiapkan skenario dalam menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus akibat varian Omicron.

“Kami menggunakan threshold 10 kasus per juta penduduk per hari atau setara dengan 2.700 kasus per hari. Kami akan mulai melakukan pengetatan ketika kasusnya melebihi 500 dan 1.000 kasus per hari. Pengetatan lebih jauh akan dilakukan ketika tingkat perawatan rumah sakit dan tingkat kematian nasional maupun provinsi kembali mendekati threshold level 2,” terangnya.

Pemerintah juga terus memonitor secara ketat pergerakan masyarakat di tempat-tempat wisata yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Pemerintah terus mewaspadai hal ini dengan mendorong seluruh pemerintah daerah beserta Forkopimda setempat agar kembali mengontrol kebijakan penerapan PeduliLindungi yang saat ini penggunaan mingguannya turun di level 74 persen di kabupaten Jawa-Bali. Pemerintah daerah dan Forkopimda juga terus mendorong untuk tidak kendur melakukan tracing,” ujarnya.

Selain itu pemerintah juga terus mendorong peningkatan cakupan vaksinasi terutama di daerah yang capaian dosis pertamanya masih di bawah 50 persen.

Luhut juga kembali mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri yang tidak esensial di tengah merebaknya penyebaran kasus Omicron secara global.

Pemerintah, imbuh Luhut, juga melakukan pengetatan pintu kedatangan internasional baik melalui darat, laut, maupun udara.

“Pemerintah sangat mempertimbangkan untuk peningkatan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omicron ini semakin meluas. Jadi saya mohon kita semua menahan diri, kita jangan ingin mengulangi masa yang begitu mencekam pada Juli tahun ini,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi melonjaknya pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang tiba di Indonesia, pemerintah juga menyiapkan tempat-tempat atau wisma karantina baru untuk menjaga agar kondisi kepulangan PPLN tetap kondusif dan sesuai protokol kesehatan yang ada.

“Pemerintah juga sedang menyiapkan dan ini Jenderal Suharyanto, Kepala BNPB, sedang menyiapkan kesiapan Bandara Juanda sebagai pintu masuk baru bagi PPLN yang akan pulang ke tanah air,” ujarnya.

Pemerintah saat ini menambah daftar negara yang untuk sementara waktu dilarang masuk ke Indonesia.  Sebelumnya terdapat 11 negara yang saat ini dibatasi masuk ke Indonesia yaitu Afrika Selatan, Botswana, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Nambia, Eswatinie, Lesotho, dan Hongkong. Warga Negara Indonesia (WNI) dari negara tersebut tetap dapat memasuki Indonesia dengan melakukan karantina selama 14 hari.

“Mengikuti perkembangan terjadi, pemerintah akan melakukan penambahan negara UK (United Kingdom), Norwegia, dan Denmark, dan menghapus Hongkong dalam daftar tersebut untuk mempertimbangkan penyebaran kasus Omicron yang cepat di ketiga negara,” ujarnya.

Menko Marves menegaskan, daftar negara tersebut akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kasus yang terjadi di setiap negara. (*/red)

Tags: , , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.