Pemerintah akan Sederhanakan Aturan Keamanan Laut

Yovie Wicaksono - 31 December 2019
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan instruksi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk menyederhanakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Keamanan Laut Indonesia.

“Presiden instruksikan agar penanganan laut itu terpusat, karena sekarang ini saja, per hari ini kalau di laut kita ada tujuh lapis,” jelas Mahfud MD di Jakarta, Senin (30/12/2019).

Menurut Mahfud, penanganan keamanan laut saat ini dinilai masih berlapis-lapis sehingga menghambat beberapa sektor termasuk investasi yang ingin masuk ke Indonesia.

“Lapis ini, ini, habis ini, ini, sehingga itu sama sekali tidak efisien, menghambat administrasi pemerintahan dan menghambat laju perdagangan juga. Lalu lintas barang dan manusia agak terhambat,” terang Mahfud MD.

Sebelumnya, Mahfud sempat berdiskusi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi membahas tentang lapisan pengamanan yang berlaku di Indonesia saat ini  dan masih ada 17 undang-undang yang berlaku terkait hal tersebut.

“Kami sudah mengidentifikasi, sampai saat ini terdapat sekurang-kurangnya 17 undang-undang yang mengatur secara berbeda, dengan kewenangan yang berbeda,” ungkapnya.

Saat pemerintah tengah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan lapis keamanan di laut Indonesia tersebut. Mahfud mengungkapkan bahwa tim tersebut akan segera bekerja dalam waktu dekat.

“Nah itu nanti yang akan digarap dan mulai tahun baru, minggu depan itu timnya sudah akan mulai bekerja,” jelas Mahfud MD. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.