SR, Surabaya – Fenomena mati surinya ratusan koperasi di Jawa Timur menjadi sorotan tajam Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Ony Setiawan. Data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur rentang 2025-2025 menunjukkan, dari 726 unit Koperasi Unit Desa (KUD) yang tercatat, ada sekitar 35% (252 unit) yang tidak aktif. Di Blitar, 477 dari 1.078 koperasi tidak aktif, dan di Trenggalek ada 16 KSP yang mati suri.

Menurut Ony, akar masalah dari banyaknya koperasi yang berguguran adalah pola pembentukan yang bersifat “top-down” atau didorong dari atas oleh pemerintah, bukan atas kebutuhan murni masyarakat di bawah (bottom-up).

Kondisi ini membuat koperasi seringkali hanya dijadikan alat untuk menjalankan program atau proyek nasional tertentu tanpa pemahaman esensi koperasi yang kuat oleh para anggotanya.

“Kelemahan itu adalah kesadaran anggotanya untuk bekerja sama membentuk koperasi itu kurang karena semuanya didrop dari atas. Begitu program itu dihentikan, rakyatnya tidak tahu harus bagaimana dan langsung mandek,” ujar Ony dalam talkshow memperingati Hari Koperasi 12 Juli, bersama Super Radio 88,5 FM, Selasa (14/7/2026).

Ony menjelaskan, banyak Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu yang sukses mendistribusikan pupuk dan bibit, namun langsung kolaps saat pendampingan atau program pemerintah pusat dilepas. Hal ini terjadi karena koperasi tersebut tidak dibangun dengan semangat kemandirian dan gotong royong yang menjadi ruh dasar badan usaha tersebut.

Lebih lanjut, Ony membandingkan koperasi dengan Perseroan Terbatas (PT) untuk menekankan aspek demokrasi ekonomi. Di koperasi, satu orang memiliki satu suara tanpa memandang besarnya modal yang ditanamkan, berbeda dengan PT yang otoritasnya ditentukan oleh jumlah saham.

“Koperasi itu lahir juga karena ada penindasan dulunya, sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme yang hanya memikirkan pemilik modal,” tegasnya.

Meskipun banyak yang gagal, Ony memberikan contoh sukses koperasi karyawan di Bojonegoro yang memiliki sekitar 6.000 anggota.

Koperasi tersebut tetap eksis dan memiliki banyak unit bisnis karena dikelola secara profesional sesuai kebutuhan anggotanya. Baginya, kunci keberlanjutan koperasi terletak pada manajemen yang paham tujuan bisnis sekaligus manfaat sosial bagi anggota.

Untuk mengatasi tantangan permodalan, Ony menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya telah menyiapkan skema kredit melalui Bank Jatim dan Bank UMKM. Skema ini mencakup bantuan modal bagi usaha mikro (range 0-10 juta rupiah) hingga UMKM dengan plafon di atas 100 juta rupiah sebagai bentuk stimulus ekonomi rakyat.

Di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini, Ony mendesak pemerintah untuk memperkuat mitigasi bagi sektor ekonomi rakyat guna mencegah lonjakan pengangguran.

Ia berharap koperasi bisa kembali ke khittahnya sebagai ujung tombak ekonomi desa, terutama dengan adanya rencana distribusi produk bersubsidi seperti LPG melalui koperasi desa.

“Jadi semangatnya tadi, spirit kerja samamanya, spirit gotong-rootongnya tadi kan kuat di antara mereka masih banyak koperasi yang baguskan hidup gitu,” tandasnya. (hk/red)

 

 

Tags: Dprd jatim, Hari koperasi, komisi b, Ony Setiawan, superradio.id