Ony Dorong APBD Jatim Fokus Penguatan Swasembada Pangan
SR, Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,72 persen pada triwulan II tahun 2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,29 persen.
Meski berada di tengah keterbatasan ruang fiskal, DPRD Jatim melalui Komisi B (Perekonomian) berkomitmen untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan daerah.
Fokus ini diarahkan pada penguatan sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan perikanan guna menghadapi tantangan iklim serta mendukung kedaulatan pangan nasional.
Capaian positif ekonomi Jawa Timur tersebut tidak lepas dari kontribusi besar sektor-sektor yang menjadi mitra kerja Komisi B, yang menyumbang sekitar 66,9 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur.
Juru bicara Komisi B DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan, mengungkapkan bahwa prestasi ini harus dijaga dengan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran pada sektor penggerak ekonomi.

“Angka ini masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama tercatat sebesar 5,29 persen. Capaian ini tentu tidak lepas dari kinerja berbagai sektor yang menjadi mitra Komisi B,” ujar Ony Setiawan saat menyampaikan laporan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (31/8/2026).
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, alokasi anggaran untuk mitra Komisi B dipatok sekitar Rp1,36 triliun atau hanya 4,56 persen dari total belanja daerah. Ony Setiawan menekankan bahwa meskipun terdapat kenaikan nominal sebesar 8,69 persen dari APBD murni, yang lebih penting adalah efektivitas anggaran tersebut dalam menjawab tantangan riil di lapangan, terutama mitigasi dampak El Nino yang mengancam produktivitas lahan pertanian.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa belanja pemerintah harus berfungsi maksimal sebagai motor penggerak ekonomi bagi masyarakat luas.
“Terlebih kita menghadapi sejumlah agenda penting mulai dari dukungan terhadap swasembada pangan nasional, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga kesiapsiagaan dari ancaman El Nino,” tegas Ony Setiawan yang merupakan legislator asal Daerah Pemilihan Jatim 12 (Tuban-Bojonegoro) tersebut.
Ia menambahkan bahwa sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah sangat krusial agar target-target indikator kinerja pembangunan tetap tercapai meskipun kapasitas fiskal daerah sedang terbatas.
Guna memperkuat sektor pertanian, Komisi B mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp14 miliar bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk difokuskan pada akses sarana produksi dan perbaikan sistem irigasi.
Penambahan ini dinilai mendesak untuk meningkatkan produktivitas hasil tani yang menjadi fondasi swasembada pangan di Jawa Timur. Selain itu, sektor perikanan juga diusulkan mendapat tambahan Rp1 miliar untuk mendorong hasil olahan ikan dan produktivitas budidaya yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.
Tak hanya pertanian, sektor peternakan juga mendapatkan perhatian khusus dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp25 miliar. Dana tersebut diproyeksikan untuk penguatan ketahanan pangan sektor peternakan di tingkat rumah tangga serta peningkatan kesehatan dan produktivitas ternak di daerah.
Ony Setiawan mengingatkan agar tidak terjadi “anomali” serapan anggaran yang berujung pada tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), mengingat setiap rupiah sangat berarti untuk menggerakkan daya beli masyarakat.
Ony menegaskan bahwa postur anggaran pada P-APBD 2026 memiliki fungsi strategis sebagai stabilisator ekonomi daerah. Melalui pengawasan ketat terhadap OPD mitra kerja, legislatif berharap Jawa Timur dapat mewujudkan cita-cita nasional dalam mencapai kedaulatan pangan.
“Harapan kami bukan sekadar peningkatan anggaran, tetapi bagaimana anggaran yang tersedia benar-benar tepat sasaran, dapat segera dilaksanakan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Ony Setiawan. (js/red)
Tags: Dprd jatim, komisi b, Pertumbuhan ekonomi, Swasembada Pangan
Berita Terkait
Tinggalkan komentar
Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.





