Menteri PUPR: Pengelolaan Sumber Daya Air Berdampak Pada Ketahanan Nasional

Yovie Wicaksono - 24 July 2019
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan air, lahan dan energi. Menurutnya, hal ini akan berdampak serius pada ketahanan nasional dan daya saing apabila ketersediaan sumber daya air tidak dikelola dengan baik.

“Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan air, termasuk membangun ketahanan terhadap bencana yang ditimbulkan oleh air (water related disaster) seperti banjir dan kekeringan,” kata Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Sebagaimana diketahui, jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 267 juta jiwa, di mana 147 juta atau 55 persen merupakan penduduk perkotaan dengan tingkat pertumbuhan 1,1 persen per tahun.

Kementerian PUPR sendiri akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk membangun daya saing bangsa, serta memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat sebagai end user. 

Menurut Basuki, upaya meningkatkan ketahanan air dan pangan nasional dilakukan dengan menambah jumlah tampungan dan suplai air di Indonesia. Diantaranya melalui program pembangunan 65 bendungan dan 1.053 embung dalam kurung 2015-2019. Selain itu juga membangun jaringan irigasi seluas 865.393 hektare dan penyediaan air bersih 21:500 liter/detik selama tahun 2015-2018.

“Sebanyak 65 bendungan yang sedang dibangun dan sebagian sudah diselesaikan, akan dilanjutkan dengan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi untuk mengairi daerah persawahan sehingga produktivitas tanaman pangan tetap stabil. Bendungan juga dimanfaatkan untuk penyediaan air baku dalam mendorong percepatan pemenuhan 100 persen akses air bersih melalui pembangunan 10 juta Sambungan Rumah di tahun-tahun mendatang,” kata Basuki.

Hingga kini, Indonesia memiliki 231 bendungan besar yang mampu mengairi sawah irigasi sebanyak 11 persen dari total 7 juta hektar lahan irigasi yang di Indonesia. Selain untuk penyediaan jaringan irigasi dan konsumsi masyarakat, infrastruktur sumber daya air yang dibangun juga digunakan untuk mengatasi bencana ekstrim, seperti banjir dan kekeringan hidrologis berdampak pada kawasan permukiman dan pertanian.

Berdasarkan data World Risk Level, Indonesia termasuk negara yang memiliki risiko tinggi akan bencana banjir sebesar 43,8 persen dari total kejadian bencana alam. Pada tahun 2019 ini bencana kekeringan menimpa kawasan perkotaan di 8 provinsi di Indonesia diantaranya Banten, Jawa Timur, NTB, dan NTT dengan jumlah penduduk terdampak 2 juta jiwa. Sedangkan kekeringan kawasan pertanian terjadi di 12 provinsi diantaranya Lampung, Jawa Tengah, Bali, dan Maluku dengan luas area irigasi terdampak sebesar 707 ribu hektare.

Basuki mengatakan, penanganan bencana kekeringan dilakukan dengan dua langkah mitigasi dan antisipasi, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dengan memantau ketersediaan air pada tampungan air eksisting seperti waduk, embung, danau, dan bendungan. Selain itu juga menjaga pasokan air bersih konsumsi masyarakat. Jangka panjang pengelolaan wilayah sungai dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir serta kampanye masyarakat water resources management.

“One river, one management harus lebih dimantapkan dengan koordinasi lintas sektor dan komitmen yang berkelanjutan melalui upaya-upaya terpadu dan konsisten,” kata Basuki. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.