SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan instansi (K/L) mem-back up atau mencadangkan data paling tidak tiga atau empat lapis untuk mengantisipasi adanya serangan ransomeware.

“Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up,” tegas Hadi usai gelar rapat koordinasi membahas gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Hadi memastikan  bahwa pelayanan publik pada PDNS 2 Surabaya yang diserang ransomeware akan kembali normal pada bulan Juli ini. Selanjutnya data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam.

Selanjutnya Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN)  diminta untuk meningkatkan keamanan cyber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan, termasuk mengaktifkan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) yang akan dimonitor oleh BSSN apabila ada notifikasi yang disampaikan namun tidak ada aksi BSSN dan jajarannya, sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan.

“Kita juga mengimbau kepada user nanti akan kita berikan satu edaran agar penggunaan password oleh para user ini juga harus tetap hati-hati tidak sembarangan dan akan dimonitor oleh BSSN.

Serta dari hasil forensik BSSN pun kami sudah menerima laporan, bahwa sudah diketahui user mana yang selalu menggunakan password yang sama atau yang lemah hingga kemudian akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,” kata Hadi.

Beberapa pejabat yang turut hadir di antaranya Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakil Menteri badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, serta pejabat tinggi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (ns/red)

Tags: backup data, Kementerian, menko polhukam, PDSN, ransomeware, superradio.id