Mengenang Kudatuli di Surabaya

Yovie Wicaksono - 28 July 2021
Suasana Jalan Pandegiling Surabaya setelah kantor DPD PDI Promeg Jatim diambil alih oleh aparat. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Selasa (27/7/2021), tepat 25 tahun terjadinya tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (27 Juli 1996) alias Kudatuli.

Serangan berdarah tersebut dimulai dengan pengambil alihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, dari kepengurusan partai yang sah yakni Megawati Soekarnoputri oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya PDI Kongres Medan yang dipimpin oleh Soerjadi.

Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan, sebanyak lima orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kemudian 149 orang baik dari kalangan sipil maupun aparat mengalami luka-luka, 23 orang hilang dan 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia.

Tak hanya di Jakarta, kerusuhan tersebut juga terjadi di Surabaya pada keesokan harinya.

Salah satu kader senior pelaku sejarah PDI “Pro Mega” di Surabaya, Nanang Sutrisno masih ingat betul bagaimana situasi pada hari itu.

Ia bercerita, pada saat itu di usianya yang tergolong masih sangat muda, tepatnya setelah beberapa bulan lulus sekolah, ia bertugas di Kantor DPD PDI di Pandegiling, dibawah kepemimpinan Soetjipto Soedjono.

Saat itu, setiap malam digelar mimbar bebas seperti di DPP Jalan Diponegoro Jakarta yang dihadiri para tokoh, seperti Sabam Sirait, Permadi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa tokoh lainnya untuk memberikan semangat agar tetap bertahan di tengah gempuran orde baru pada saat itu yang sangat represif.

Bukan hanya dari kalangan PDI yang hadir, tapi juga dari unsur yang lain, seperti aktivis Partai Rakyat Demokratik dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).

“Jadi disana dilakukan mimbar bebas dan setiap malam saya menjadi satgas (Satuan Tugas) disana, melayani kebutuhan mimbar bebas pada saat itu,” ujar Nanang.

Nanang menjadi salah satu saksi mata dan juga orang-orang terakhir yang ada di kantor.

Anggota Satgas PDI Promeg Jawa Timur. Foto : (Istimewa)

Setelah tanggal 27 pagi DPP diambil alih, malamnya massa PDI dan lainnya pada saat itu berkumpul di Pandegiling. Ia bersama beberapa rekannya berusaha untuk menenangkan massa yang akhirnya bubar dengan sendirinya.

Kemudian pada 28 Juli 1996, pukul 02.20 WIB, kantor Pandegiling yang hanya dijaga empat orang satgas, salah satunya Nanang, didatangi oleh sekira empat truk tentara yang mengaku mendapat perintah untuk mengosongkan kantor.

“Yang saya tahu mereka bukan dari kesatuan yang bermarkas di Surabaya, karena logat bicara mereka berbeda,” ujarnya.

Pada saat itu, Nanang bersama tiga satgas lainnya (Candra Negara, Eko Bogang, dan Hari Vietkong) berunding untuk menyikapi hal ini dan akhirnya berusaha tetap menahan para tentara ini untuk berada di luar pagar kantor sambil berkoordinasi dengan Ketua DPD saat itu, Soetjipto melalui sambungan telepon.

Setelah itu, Soetjipto akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kantor. Disana terjadi kesepakatan bahwa kantor diserahkan dalam keadaan terkunci dan para tentara tidak boleh masuk ruangan kantor, hanya boleh berada di halaman kantor saja.

Menjelang penyerahan kantor itu, dua dari empat satgas yang bertugas bersitegang terkait bendera partai diturunkan atau tidak.

“Yang satu minta bendera diturunkan dari pada diturunkan tentara, yang satu tidak mau menurunkan karena dianggap kita ini sudah menyerah kalau bendera turun. Akhirnya saya tengahi untuk bendera kami turunkan saja dan diserahkan ke Pak Tjip,” kata Nanang yang pada saat itu menjadi satgas termuda diantara lainnya.

Siang hari jelang pukul 10.00 WIB, kawasan sekitar kantor Pandegiling ramai didatangi kader partai dan warga masyarakat untuk mengambil alih kantor dari para tentara, tetapi setelah berunding massa bergerak ke arah Masjid Al Falah di Jalan Raya Darmo sebagai titik kumpul untuk kemudian menggelar demo.

“Namun ditengah perjalanan, di sekitar Jalan Diponegoro, massa dihadang oleh sekelompok orang yang pada saat itu mengenakan pakaian seperti tentara Amerika saat perang teluk dan disana sempat terjadi bentrok,” katanya.

Setelah sempat bentrok, kemudian massa kembali melanjutkan perjalanan ke Masjid Al Falah yang dimana disana kembali terjadi bentrok sehingga sebagian massa menyelamatkan diri dan bersembunyi di Kebun Binatang Surabaya. Peristiwa itu menyebabkan banyak massa yang mengalami luka parah.

“Jadi bentrokan di Surabaya bukan saat terjadinya pengambilalihan kantor Pandegiling, tapi sesudah itu. Saat kita dalam perjalanan mau melakukan demo,” katanya.

“Pada saat di depan Masjid Al Falah saya ingat betul ada beberapa teman diantaranya Pak Rianto itu dipopor oleh senapan oleh aparat pada saat itu yang akhirnya menyebabkan pendengarannya terganggu hingga namanya disebut Pak Rianto Gupek dan beliau baru saja meninggal, rumahnya di kawasan Petemon,” imbuhnya.

Setelah kejadian itu, lanjut Nanang, massa terus melakukan berbagai kegiatan perlawanan secara sporadis.

Kantor Pandegiling sempat dikuasai oleh tentara sampai satu minggu. Tetapi kemudian dikembalikan lagi.

“Entah itu hasil negosiasi siapa dengan siapa, yang saya ingat dan dengar-dengar saat itu, yang berusaha untuk mengembalikan itu Bapak Ruslan Abdul Ghani,” katanya.

Nanang Sutrisno. Foto : (Istimewa)

Atas segala peristiwa yang menimpa, Nanang menegaskan bahwa PDI Perjuangan didirikan di atas darah dan air mata. Oleh karena itu PDI Perjuangan memiliki kader-kader yang sangat militan.

“Ini adalah hasil dari berbagai tempaan yang begitu menyakitkan, menyedihkan. Dan bisa bertahan hingga sekarang,” tandasnya.

Ia menambahkan, dari peristiwa itu tercermin bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri adalah seorang negarawan, bukan seorang pendendam.

Dimana saat banyak masyarakat dan kader partai berharap pada saat Megawati menjadi Presiden untuk membuka kembali kasus tersebut, tetapi Megawati justru lebih banyak melakukan langkah yang komunikatif, memaafkan, dan mengambil sikap untuk mementingkan persatuan NKRI.

“Bahkan banyak orang yang dianggap terlibat secara langsung atau tidak dalam peristiwa itu justru digandeng Megawati untuk membantu melaksanakan pembangunan bangsa,” ujarnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.