Mahfud MD : Wacana Kepulangan Habib Rizieq Jangan Disangkut Pautkan dengan Politik 

Yovie Wicaksono - 14 July 2019
Mahfud MD dalam Seminar Nasional bertema Quo Vadis Demokrasi Pasca Pemilu 2019 Tinjauan Filosofis Sosiologis dan Yuridis di Universitas Islam Kadiri, Minggu (14/7/2019). Foto : (Super Radio/Rahman Halim)

SR, Kediri – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat, adanya wacana  kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air hendaknya tidak disangkut pautkan dengan politik.

Pernyataan ini disampaikannya usai mengikuti Seminar Nasional bertema Quo Vadis Demokrasi Pasca Pemilu 2019 Tinjauan Filosofis Sosiologis dan Yuridis di Universitas Islam Kadiri, Minggu (14/7/2019).

Mahfud menilai, Habib Rizieq masih tercatat sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk pulang ke Tanah Air.

“Pertama,  Habib Rizieq itu warga negara yang punya hak pulang. Tetapi itu jangan dicampur baur dengan politik,” ujarnya.

Menurutnya, rekonsiliasi atau tidak yang bersangkutan tetap memiliki hak untuk pulang. Maka pemerintah mempersilahkannya untuk kembali pulang, karena dulu Habib Rizieq meninggalkan Indonesia semata inisiatif dari dirinya sendiri.

“Pemerintah menyatakan ya pulang aja, wong dia dulu pergi bukan karena diusir oleh pemerintah, pergi sendiri,” ujar pria asal Madura, Jawa Timur ini.

Berdasarkan Konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak untuk  memilih tempat tinggal. Jika Habib Rizieq ingin pulang dan bertempat tinggal di Indonesia harus dilindungi haknya. Sebaliknya, apabila  masih memiliki persoalan hukum, harus tetap dipertanggung jawabkan.

“Setiap warga negara berhak memilih tempat tinggal, kalau dia ingin pulang bertempat tinggal di Indonesia harus dilindungi haknya. Cuman kalau ada masalah hukum, ya tetap dipertanggung jawabkan, tidak bisa lalu kalau ada masalah hukum yang masih menggantung lalu dianggap hapus itu nanti akan menjadi pelajaran buruk bagi masa depan hukum,” ujarnya.

“Semua orang nanti minta seperti itu. Tetapi saya kira Habib Rizieq sudah tidak punya masalah, saya tidak tahu tetapi kalau punya masalah hukum tetap harus dipertanggungjawabkan di depan hukum,” imbuhnya.

Mahfud menambahkan, sesuai peraturan di Negara Arab Saudi, jika ada warga negara lain yang tinggal di sana sudah dinyatakan overstay biasanya akan dipulangkan.

“Kalau anda ke Saudi pergi antara Jeddah dan Mekah ada Sinjil. Disitu ada ratusan orang Indonesia, yang overstay, tidak punya visa itu antri dipulangkan saja tidak bayar. Tergantung hukum Arab Saudi saja,” tandasnya. (rh/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.