Mahfud MD: Jangan Terpancing untuk Bertindak Melanggar HAM di Papua

Yovie Wicaksono - 22 July 2020
Menko Polhukam Mahfud MD dalam kunjungan kerjanya ke Timika, Papua, Rabu (22/7/2020). Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Papua – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengapresiasi seluruh anggota TNI dan Polri termasuk BIN yang dengan sangat sungguh-sungguh telah memelihara keamanan, ketertiban dan menjaga kesatuan wilayah NKRI di Papua.

Dalam menjalankan tugas di Papua, Mahfud mengimbau kepada pasukan untuk mengedepankan pendekatan hukum dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak agar TNI dan Polri melakukan tindakan yang berlebihan.

“Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain,” ujar Mahfud dalam kunjungan kerjanya ke Timika, Papua, Rabu (22/7/2020).

Mahfud menambahkan, tugas pemerintah termasuk TNI dan Polri saat ini lebih berat karena harus fokus menangani pandemi Covid-19, termasuk di Papua. Meski begitu, tugas untuk mengamankan wilayah dan NKRI harus tetap dilakukan dengan baik.

“Jangan sampai karena kita fokus menangani covid, lalu tugas lain terabaikan, misalnya masalah ekonomi dan khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita,” kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, menjaga keutuhan integrasi dan teritori agar tidak terpecah, serta melindungi keutuhan ideologi bangsa.

“Terkait hal ini, ada tiga tantangan yang kita hadapi. Di wilayah barat ada persoalan intervensi asing di laut Natuna Utara. Di belahan timur seperti di Papua sini, ada persoalan gangguan keamanan berupa kriminal bersenjata,” ujar Mahfud.

Selebihnya, di wilayah tengah yang tersebar di berbagai daerah yaitu ancaman terhadap keutuhan ideologi, yang antara lain berbentuk gerakan-gerakan radikal.

Terkait pembangunan di Papua, Mahfud mengatakan bahwa saat ini tengah disiapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang lebih komprehensif. Dalam Inpres ini, kendali akan berada di tangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pembangunan Papua lebih terpadu dan komprehensif dalam satu komando, serta menekankan pendekatan kesejahteraan. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.