SR, Surabaya – Persoalan relevansi program keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia usaha dan industri di Jawa Timur menjadi isu penting dalam debat kedua calon gubernur Jawa Timur, Minggu (3/11/2024) di Ballroom Grand City Surabaya.

Calon gubernur nomor urut 2, Khofifah, menekankan pentingnya inovasi dalam tata kelola SMK melalui konsep teaching industry. Menurutnya, program ini akan memperkuat keterkaitan antara SMK dan industri strategis di Jawa Timur.

“Kita lakukan cukup banyak di Jawa Timur dan bekerjasama dengan industri strategis. Juga, program magang kita minta 5 bulan,” katanya.

Namun, pendapat Khofifah dikritik calon gubernur nomor urut 1, Luluk. Ia menilai konsep tersebut belum menyentuh akar persoalan di SMK Jawa Timur.  “Ini agak paradoks karena data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur justru disumbangkan oleh lulusan SMK,” ujar Luluk.

Menurutnya, belum ada perencanaan matang dan analisis mendalam tentang kebutuhan industri serta ekosistem SMK di Jawa Timur. Luluk menawarkan solusi dengan melibatkan dewan pakar dalam pengembangan kurikulum agar lebih sesuai dengan tuntutan industri.

Menyuarakan pendapat yang berbeda, Calon gubernur nomor urut 3, Tri Rismaharini, menggarisbawahi kesenjangan fasilitas antara SMK negeri, SMK swasta maupun pondok pesantren, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab tingginya pengangguran lulusan SMK.

“Banyak lulusan SMK swasta yang menganggur karena mereka tidak punya fasilitas yang memadai seperti laboratorium untuk uji keterampilan,” tegas Risma.

Mantan Menteri Sosial RI ini juga mengkritik pengelolaan SMK sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini membuat sekolah fokus pada pembiayaan mandiri yang justru menghambat upaya pengembangan fasilitas pendidikan.

Risma menekankan, pemerintah seharusnya menanggung pembiayaan pendidikan tanpa membedakan antara SMK negeri, swasta, maupun yang berbasis pondok pesantren.

“Mana mungkin sekolah mencari uang untuk menghidupi pendidikan. Karena pendidikan itu adalah kewajiban negara. Pemerintah harus membiayai itu semua,” tegasnya. (nio/red)

Tags: debat publik, risma-gus hans, smk nganggur, superradio.id