Kusnadi : PDI Perjuangan dan PKI Jelas Berbeda

Yovie Wicaksono - 30 June 2020
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Kusnadi. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Kusnadi mengatakan pengaduan dan laporan yang dilakukan kader banteng di berbagai daerah terkait Insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (24/6/2020), merupakan tindak lanjut dari Perintah Harian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 25 Juni 2020 lalu.

Dia menyebut, insiden pembakaran bendera Partai tersebut merupakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, dan menghasut rakyat Indonesia.

Sebab, dalam aksi itu simbol PDI Perjuangan telah disandingkan dengan bendera Partai Komunis Indonesia yang nyata–nyata sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

“Tentu kita tersinggung, tidak terima. Apalagi bendera PDI Perjuangan disandingkan dengan bendera PKI. PDI Perjuangan dan PKI jelas berbeda. Dan dalam sejarahnya, atribut PKI sudah dimusnahkan sejak dibubarkan puluhan tahun silam. Kecuali ada yang memproduksi kembali,” ujarnya.

Politisi yang juga Ketua DPRD Provinsi Jatim ini menambahkan, PDI Perjuangan adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yakni melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan Bung Karno pada 4 Juli 1927.

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, resmi mengadukan dugaan tindak pidana pembakaran bendera Partai ke Polda Jatim, Senin (29/6/2020) siang. Foto : (Istimewa)

Tim Hukum DPD PDI Perjuangan Jatim yang dipimpin Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan Jatim Ida Bagus Nugroho sendiri telah mengadukan insiden tersebut ke Polda Jatim, Senin (29/6/2020) siang.

Beberapa pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim ikut dalam pengaduan itu, di antaranya Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno.

Dalam pengaduan ke Polda Jatim, PDI Perjuangan Jatim mendesak aparat penegak hukum agar  memproses secara pidana pelaku pembakar bendera dan penanggungjawab aksi tersebut.

Sementara itu, salah satu anggota tim hukum, Martin Hamonangan yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim minta pihak kepolisian untuk terus melakukan monitoring pengawasan adanya indikasi masalah pembakaran di Jakarta akan digeser ke daerah khususnya Jatim.

“Yakni dengan membentuk gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan gerakan anti komunis, tetapi tujuannya adalah untuk menyerang pemerintahan yang sah,” terang Martin.

Sekedar informasi, di beberapa tempat, pengurus dan kader partai juga melaporkan insiden tersebut kepada aparat kepolisian, seperti di Kabupaten Bojonegoro, Blitar dan Probolinggo pada Senin (29/6/2020). Sebelumnya, pelaporan juga dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.