SR, Surabaya – DPRD Provinsi Jawa Timur akan awasi ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) jenjang SMA/SMK yang berlangsung mulai 19 Mei-3 Juli 2025.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono saat ditemui usai perayaan Harlah Pancasila di Surabaya, Minggu (1/6/2025).

Ia menyebut, pengawasan akan dilakukan lebih mendalam. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah agar pelaksanan berjalan adil, transparan dan akuntabel.

Terlebih, mengingat tiap tahun persoalan SPMB terus berulang, mulai dari pungli hingga jual beli kursi. “Kami DPRD jatim akan terus melakukan pengawasan kembali, karena tiap tahun masih ada ditemui beberapa kendala dan masalah,” ujarnya.

Di tahap awal SPMB ini, pihaknya juga sudah mengkoordinasikan persiapan SPMB SMA/SMK ke Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah dibawah naungan Jatim. “Di komisi E DPRD Jatim sudah beberapa kali melakukan rapat kerja untuk menanyakan dan koordinasi bagaimana persiapan dinas pedidikan dan seluruh SMA/SMK Negeri dan SLB di bawah ampuan provinsi Jatim,” sebutnya.

Meski belum ada laporan masuk terkait kecurangan SPMB, pihaknya tetap akan meningkatkan dan intensifkan pengawasan. Tentu, hal ini tak bisa dilakukan sendiri. Untuk itu Deni mengajak seluruh pihak turut mengawasi dan melaporkan ke DPRD jatim jika menemukan maupun mengalami kecurangan selama masa SPMB SMA/SMK 2025.

“Kami sangat terbuka untuk masyarakat jatim bisa melakukan pengawasan bersama atau yang mengalami sendiri masalah terkait penerimaan siswa baru, bisa lapor ke kami,” pungkasnya.

Hari Kerja 7 Hari Tak Libur

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jatim juga melakukan langkah untuk menyukseskan SPMB 2025. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai mengatakan, pelayanan SPMB tak mengenal libur.

Dindik Jatim menyiagakan call center dan tim helpdesk dengan total 7.155 personel untuk membantu masyarakat. Mulai dari tingkat satuan pendidikan, cabang dinas, hingga kantor Dindik Jatim.

Tahun ini, Pemprov Jatim hanya menyediakan 261.396 kuota, sementara jumlah lulusan SMP sederajat mencapai 682.252 murid. Artinya, hanya 38,81 persen yang tertampung di sekolah negeri, sedangkan 61,69 persen lainnya atau sekitar 420.856 murid diarahkan ke sekolah swasta.

“Kami sudah lakukan penjajakan kerja sama melalui 24 cabang dinas pendidikan sejak April. Dari target awal 30 ribu kuota di sekolah swasta, kini berkembang kuota siswa ke sekolah swasta menjadi lebih dari 70 ribu,” ungkap Aries. (hk/red)

Tags: Deni Wicaksono, Dprd jatim, pengawasan, pungli, sma, spmb, superradio.id