Komisi A DPRD Jatim Tanggapi Keluhan Petani Terkait Sengketa Sertifikat Tanah

Yovie Wicaksono - 16 June 2021
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Andy Firasadi. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Setelah menerima kunjungan  dari sekira 9 petani perkebunan Dusun Karangmojo, Kecamatan Legok, Blitar pada Selasa (15/6/2021), Komisi A DPRD Jawa Timur (Jatim) akan menindak lanjuti lebih jauh.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Andy Firasadi mengatakan, pada pertemuan itu, pihaknya telah menerima aduan sengketa sertifikat tanah yang masih diperjuangkan masyarakat, utamanya petani.

Dikatakan, setelah memenangkan sengketa dengan luas lahan sekira 223 Ha lebih, hingga kini belum ada tindak lanjut dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Baik pengukuran maupun pengurusan sertifikat tanah.

“Aduannya itu mereka sudah memenangkan sengketa tanah dari  yang ditempati dan digarap seluas 223 hektar, penggugatnya sejumlah 154 orang. Nah pada tahun 2008 sudah muncul putusan berkekuatan hukum tetap,  tapi sampai sekarang sertifikatnya belum terbit,” ujarnya, Rabu (16/6/2021).

Melihat hal tersebut, Andy mengatakan, mulai mengumpulkan keseluruhan data dan akan melakukan rapat internal sebelum kemudian melakukan pertemuan kembali dengan pihak-pihak terkait.

“Jadi kami kemarin itu memang meminta data secara konkrit, keseluruhan data yang berhubungan dengan tanah tersebut. Dan nanti kami juga akan melakukan rapat internal di Komisi A untuk menentukan langkah tindak lanjut termasuk turun ke daerah sengketa tersebut,” ucapnya.

“Kita juga akan mencoba melakukan pertemuan kembali dengan pihak-pihak terkait karena tidak mungkin hanya mendengar dari satu pihak saja. Dan karena kemarin juga ada surat panggilan dari kepolisian terhadap para petani. Maka nanti kami juga akan mencoba berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” imbuhnya.

Ia berharap, dalam proses penyelesaian persoalan ini dapat berjalan secara damai dan tidak menimbulkan kegaduhan.

  1. “Harapan kami persoalan-persoalan itu tidak sampai menimbulkan kegaduhan, baik dari BPN, pengusaha yang merasa berhak, dan masyarakat. Semua harus menjaga diri supaya tidak muncul kegaduhan,” pungkasnya. (hk/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.