SR, Surabaya – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran Kartu Keluarga (KK).

Menurut Eddy, kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Eddy menyatakan bahwa data 97.408 jiwa dalam 42.804 KK yang telah dipublikasikan adalah hasil pemutakhiran data tahun 2023.

“Data yang kami publikasikan adalah hasil pemutakhiran data tahun 2023 yang menunjukkan adanya warga dengan status tidak diketahui dan pindah luar kota per 21 Juni 2024,” jelas Eddy usai hearing di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (1/7/2024).

Tujuan dari publikasi data tersebut adalah untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari warga terkait posisi dan alamat mereka. Eddy mengimbau warga untuk melakukan verifikasi dengan mengirimkan surat pernyataan yang diketahui oleh Ketua RT dan RW.

“Hingga saat ini, sudah ada 4.646 warga yang melakukan klarifikasi, termasuk 21 yang telah meninggal dunia,” ucapnya.

Eddy juga menekankan bahwa data warga masih aktif dan aman karena belum dikirimkan ke Kemendagri. Ia memastikan tidak ada warga fiktif, hanya warga yang belum diketahui posisinya.

“Harapan kami, semua warga yang terdata dapat memberikan klarifikasi sehingga Pemkot Surabaya mengetahui posisi mereka,” ujarnya.

Sementara itu menanggapi tenggat waktu verifikasi hingga 1 Agustus, Eddy menyatakan akan ada toleransi. Setelah tanggal tersebut, Dispendukcapil akan menganalisis data yang belum terverifikasi dan mengumumkan hasilnya sebelum mengusulkan pemblokiran ke Kemendagri.

“Tidak langsung blokir ya. Jadi harapan saya warga di RT ini mengerti mereka kan saling gethok tular,” ujarnya.

Dispendukcapil juga aktif melakukan sosialisasi melalui program “Semut Ireng” setiap Kamis, di mana warga dapat bertanya langsung atau melalui komentar terkait permasalahan kependudukan. Program ini diharapkan dapat membantu warga memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan administrasi kependudukan mereka.

Dengan demikian, Eddy berharap partisipasi aktif dari warga Surabaya untuk segera melakukan klarifikasi data kependudukan agar tidak terjadi pemblokiran yang tidak diinginkan. “Kami sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh warga untuk memastikan data kependudukan kita akurat dan terkini,” katanya mengakhiri. (*/rri/red)

Tags: blokir, kartu keluarga, kemendagri, klarifikasi, superradio.id, surabaya