Khofifah : Bank Jatim  Lokomotif Penurunan Kemiskinan di Jatim

Fena Olyvira - 20 June 2019
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa minta kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) dapat berperan menjadi lokomotif terhadap penurunan kemiskinan di Jatim.

“Kami mohon kepada seluruh jajaran komisaris dan direksi Bank Jatim yang ada dapat berseiring dengan harapan pemprov untuk  menurunkan secara signifikan kemiskinan terutama di wilayah pedesaan,” ujar Khofifah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jatim di  Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Ia mengatakan, bahwa penurunan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas yang terus dilakukan oleh Pemprov Jatim. Berdasarkan data yang ada, saat ini jumlah kemiskinan di Jatim  10.85 persen. Dari jumlah itu, kemiskinan pedesaan masih menyumbang sebanyak 15.2 persen dan kemiskinan di wilayah perkotaan 6.7 persen.

Melihat kondisi tersebut, wilayah pedesaan masih menyumbangkan kemiskinan terbesar. Oleh karenanya, Bank Jatim diharapkan  mampu melakukan intervensi dan menjadi lokomotif penurunan kemiskinan di Jatim lewat pemberian serta penyaluran akses modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Khofifah menegaskan, bahwa penurunan kemiskinan di Jatim tidak bisa mengandalkan peran pemprov  dengan keterbatasan APBD Jatim. Kemampuan melalui APBD Jatim hanya sekitar 1.58 persen atas rasio APBD terhadap PDRB.

Sementara, PDRB Jatim mencapai sekitar Rp2.189,78 triliun, sedangkan APBD Jatim Rp32 triliun. Sementara itu, untuk kredit Bank Jatim yang disalurkan Rp33.89 triliun, rasionya terhadap PDRB sebesar 1,67 persen. Kalau  total dari rasio APBD dan penyaluran kredit Bank Jatim hanya sebesar 3.25 persen. Jumlah ini sangat kecil dalam mengintervensi penurunan kemiskinan yang diharapkan lebih signifikan.

Oleh karenanya, Bank Jatim menjadi penting untuk menjadi lokomotif intervensi kemiskinan melalui kredit UMKM.  Sektor swasta secara spesifik tidak akan memiliki program untuk penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, mempersempit kesenjangan antara utara dan selatan juga perkotaan dengan pedesaan kecuali program tanggung jawab sosial (CSR).

Dihadapan seluruh pemegang saham di daerah yang terdiri dari Bupati/Walikota yang hadir, Khofifah berharap agar kepala daerah bisa menjadi bagian dalam mengawal peran dari BPD Jatim agar  kinerjanya bisa lebih signifikan bagi penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM.

“Ini adalah lembaga profit  yang harus berpikir tentang profitabilitas yang terukur ada pula peran-peran yang berseiring dengan program prioritas dari Pemprov Jatim yang  bisa dilakukan,” imbuhnya.

Diakhir sambutannya, Khofifah menjelaskan bahwa Bank Jatim adalah BUMD yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas ) dan (tbk) terbuka. Artinya, UU yg mengatur ada di UU PT, POJK pasar modal dan PBB BJTM, dimana aturan tersebut diatas tidak mengatur persyaratan batas usia maksimal. Sementara, POJK hanya mengatur penilaian kemampuan dan kepatuhan. Sedangkan, PP 54 tahun  2017 tentang BUMD lebih mengatur BUMD secara umum, khususnya terkait jumlah direksi dan komisaris. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.