Kemenko Polhukam Perkuat Kerukunan Bangsa Pasca Pemilu 2019

Yovie Wicaksono - 20 June 2019
Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kerukunan Bangsa dengan tema Merajut Kerukunan Bangsa Pasca Pemilu 2019 Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Denpasar, Bali, Kamis (20/6/219). Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR,  Denpasar – Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, kerukunan bangsa dinilai perlu diperkuat kembali sebagaimana amanat Sila Ketiga Pancasila. Bela Negara sejatinya juga merupakan salah satu implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk memperkuat persatuan dan kesatuan yang diatur dalam UUD 1945.

“Pasca Pemilu 2019 kita merasakan adanya polarisasi masyarakat yang apabila tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat kembali persatuan kita sebagaimana amanat Sila Ketiga Pancasila,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam,  Arief P Moekiyat dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kerukunan Bangsa dengan tema Merajut Kerukunan Bangsa Pasca Pemilu 2019 Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Denpasar, Bali, Kamis (20/6/219).

Arief menyampaikan rasa syukurnya ditengah keberagaman bangsa,  masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Menurutnya,  Provinsi Bali merupakan wujud nyata Bhinneka Tunggal Ika yang mampu mengelola perbedaan.

“Kita bersyukur Pemilu kemarin berjalan dengan penuh kedamaian dan kegembiraan, meskipun ada insiden kerusuhan pada 21-22 Mei lalu. Namun saya yakin jika masyarakat Indonesia tidak ada yang ingin insiden itu terjadi dan kembali terulang,” kata Arief.

Arief mengatakan, perbedaan dalam masyarakat Indonesia bukan hal yang baru. Para pendiri bangsa secara sadar memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai satu-satunya kalimat dalam konsensus burung Garuda Pancasila.

“Sebagai bangsa besar tentu kita tidak lepas dari ancaman terutama yang dapat mengganggu kerukunan bangsa kita. Saya mencatat ada setidaknya tiga ancaman menonjol terhadap kerukunan kita dalam Pemilu 2019 yaitu menguatnya intoleransi,  radikalisme, dan politisasi SARA,” kata Arief.

Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti mengatakan, pilihan boleh berbeda saat Pemilu, namun pesta demokrasi ini harus dirayakan bersama-sama. Ia mengaku bersyukur jika Bali menjadi Provinsi yang meskipun memiliki banyak keanekaragaman namun masyarakatnya tetap hidup dengan harmonis.

“Yang perlu diingatkan adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga Tanah Air ini dan mempunyai rasa cinta bangsa. Saya sangat senang dengan adanya pertemuan seperti ini karena meningkatkan cinta Tanah Air,” kata Wiryastuti.

Ketua Asosiasi FKUB Indonesia,  Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet mengatakan, kerukunan merupakan warisan Indonesia yang paling berharga. Menurutnya, jika Indonesia tetap bersatu maka Indonesia tidak hanya akan menjadi macan Asia tetapi juga macan dunia.

“Tapi ada juga tantangannya,  sudah tentu inilah perjuangan kita semua. FKUB Indonesia mendukung TNI, Polri,  pemerintah kita bersama masyarakat ke depan, tantangan untuk selalu tetap rukun ini berat tapi pasti bisa,” kata Ida Penglingsir Agung.

“Bela Negara diperlukan untuk merevitalisasi persoalan bangsa ini dan peran anak muda atau generasi milenial saat ini sangat dibutuhkan,” kata Ketua DPD KNPI Bali, Nyoman Gede Antaguna.

Sekedar informasi, forum ini dihadiri lebih dari 300 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda,  Kodam, Kepolisian, tokoh adat, tokoh agama, dan mahasiswa. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.