Kekerasan di Papua, Puan Minta Identifikasi Masalah dan Penegakan Hukum

Yovie Wicaksono - 26 April 2021
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah, TNI dan Polri melindungi masyarakat, mengidentifikasi masalah secara utuh untuk mengetahui pemicu aktivitas KKB dan menentukan solusi untuk menuntaskannya.

Disebutkan, untuk menyelesaikan konflik harus dilakukan identifikasi utuh dan mendalam agar diketahui pemicu dan motivasi KKB melakukan serangan dan mengancam keselamatan warga. Koordinasi juga harus dilakukan TNI-Polri bersama pemerintah daerah, pemuka agama, tokoh adat/masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

“Bangun komunikasi dengan masyarakat, menangkan hati masyarakat, karena saya yakin masalah KKB di Papua ini hanya bisa diselesaikan dengan dukungan besar dari masyarakat, dari saudara-saudara kita di sana,” ujar Puan, Senin (26/4/2021).

Sebelumnya, Puan turut berbelasungkawa atas gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya setelah terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Minggu (25/4/2021) sore.

Brigjen I Gusti Putu Danny terlibat dalam tembak-menembak saat dihadang KKB, ketika iring-iringan Satgas BIN dan Satgas TNI-Polri dalam perjalanan menuju Kampung Dambet. Panglima Kodam XVII/Cendrawasih Mayjen Ignatius Yogo Triyono mengatakan, pelaku diduga anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen.

“Duka mendalam atas gugurnya Kabinda Papua. Koordinasi harus diperkuat, termasuk komunikasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik di sana dan semoga tidak berulang menimbulkan korban jiwa,” kata Puan.

Atas peristiwa itu, Puan meminta penegakan hukum harus dilaksanakan pada siapapun yang terbukti bersalah. Terlebih tindak kekerasan bersenjata tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

“Lindungi keselamatan warga dari aksi KKB, maka dari itu penegakan hukum jadi bagian penting untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkas mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.