KDEI Taipei Pulangkan 3 Balita WNI ke Tanah Air

Yovie Wicaksono - 21 September 2019
Kasubdit IV Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Tony Wibawa, sedang menandatangani berita acara serah terima dengan Kemensos. Foto : (Istimewa)

SR, Taiwan – Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah memfasilitasi pemulangan tiga anak balita dari Taiwan pada Jumat (20/9/2019).

“Ketiga balita yang dipulangkan merupakan anak dari pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan yang bekerja secara tidak resmi di Taiwan. Karena status keimigrasian ibunya tersebut, ketiga balita ini tidak bisa mendapatkan izin tinggal resmi di Taiwan. Selain tidak bisa mendapatkan akses jaminan kesehatan dari otoritas Taiwan, anak-anak ini juga rentan diadopsi secara sepihak karena ketidakjelasan statusnya,” ujar perwakilan dari KDEI Taipei yang mengantar anak-anak tersebut dari Taiwan, Eva Odameng melalui keterangan resmi yang diterima Super Radio, Sabtu (21/9/2019).

Sesuai amanat UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KDEI Taipei dan Kementerian Luar Negeri RI membantu memfasilitasi pemulangan mereka ke Tanah Air.

Setibanya di Indonesia, ketiga balita tersebut diserahterimakan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk selanjutnya menjalani program reintegrasi dengan keluarganya di daerah asal.

Berdasarkan pemantauan KDEI Taipei, jumlah anak PMI yang lahir di Taiwan terus meningkat. Ditengarai sebagian besar dari anak-anak tersebut lahir diluar nikah dari Ibu WNI tanpa ijin tinggal resmi. Kondisi ini menyulitkan pemenuhan hak-hak anak, antara lain identitas diri dan pendidikan.

Menurut laporan KDEI Taipei, anak-anak PMI tersebut banyak dititipkan ke panti asuhan yang sebenarnya bukan penampungan khusus anak. Karena jumlahnya yang terus meningkat, panti asuhan tidak lagi dapat mengakomodir mereka.

“Upaya pencegahan di dalam negeri perlu intensif dilakukan, antara lain dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon PMI mengenai pentingnya mematuhi hukum negara setempat dan memahami dampak negatif perkawinan tidak resmi terhadap kesejahteraan anak,” tegas Kepala KDEI Taipei, Didi Sumedi. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.