SR, Surabaya – Isu mitigasi bencana dan penyaluran bantuan sosial yang berkeadilan menjadi sorotan penting calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) pada debat kedua Cagub Jatim 2024 di Ballroom Grand City Mall, Surabaya, Minggu (3/11/2024).

Hal ini menjadi penting mengingat Jawa Timur yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam, terutama di wilayah pesisir selatan yang rawan gempa dan erupsi vulkanik.

“Wilayah pantai selatan jawa timur itu sangat rentan karena ada sesar dan juga gunung berapi. Karena itu yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk kalau saat terjadi bencana,” ujar Risma.

Mantan wali kota Surabaya itu menekankan pentingnya edukasi mitigasi bencana yang menyeluruh bagi masyarakat dan pemenuhan infrastruktur yang memadai. Ia berbagi pengalaman saat menjabat sebagai Menteri Sosial, di mana sistem data bantuan sosial yang ia kelola mendapat nilai 100 dan 98 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat penting. “Kita harus menyiapkan lumbung-lumbung sosial. Kita di beberapa daerah sudah punya. Itu sudah saya lakukan saat saya menjadi menteri sosal. Hanya saja di Jawa Timur perlu diperbanyak karena wilayah geografisnya sangat jauh dan luas,” ungkap Risma.

Ia menjelaskan, lumbung sosial dilengkapi dengan tenda, alat pencarian air bersih, dan bahan pokok yang bisa digunakan selama seminggu.

Selain lumbung sosial, Risma juga mengedepankan pentingnya kampung siaga bencana, di mana masyarakat diajarkan langkah-langkah penyelamatan saat bencana terjadi, termasuk rute evakuasi. Ia menilai, mengingat luasnya wilayah Jawa Timur, kampung siaga bencana perlu diperluas hingga ke tingkat desa agar masyarakat di daerah terpencil juga memiliki akses dan kesiapan yang sama dalam menghadapi bencana.

Sejalan dengan itu, pasangan calon wakil gubernur nomor urut 3, Gus Hans, menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dalam penanganan bencana. Ia menjelaskan, pemerintah harus mengedepankan proses mitigasi dan pendataan sebelum bencana terjadi dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

“Pemerintah itu ketika bicara tentang bencana kita tidak boleh bekerja saat bencana tapi proses mitigasi dan pendataan itu sudah harus dilakukan. dengan cara melibatkan peran serta masyarakat Dengan membangun kampung Tagana,” katanya.

Sehingga, Gus Hans menambahkan, diharapkan ketika ada bencana mereka sudah tanggap untuk melakukan mitigasi sendiri dan pendataan.

“Problemnya di hari pertama bencana terjadi adalah pemerintah akan sulit turun ke lapangan saat data tidak ada. Data itu tidak akan bisa ada kalau misalnya pemerintah hanya bekerja hanya saat ada bencana saja,” bebernya.

Untuk itu, Gus Hans menekankan, kesiapan data dan koordinasi sejak awal adalah kunci agar masyarakat bisa segera ditolong pada saat bencana melanda. “Kita harus paham bahwa bencana adalah sesuatu yang bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja,” tutupnya. (nio/red)

Tags: debat publik, mitigasi bencana, risma-gus hans, superradio.id