Fraksi PDI Perjuangan Minta Gubernur Jatim Tinjau Ulang Raperda Penanaman Modal

Yovie Wicaksono - 8 August 2022

SR, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menilai perlu ada penajaman beberapa poin dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal. 

Juru bicara fraksi, Agatha Retnosari mengungkapkan, ada beberapa hal yang penting untuk ditinjau lebih lanjut. Yakni terkait keselarasan dengan aturan perundangan yang lebih tinggi, Nota Penjelasan Gubernur dan draft Raperda.

“Fraksi PDI Perjuangan meminta Eksekutif untuk segera mengambil langkah strategik dan bertanggungjawab dalam rangka mengupayakan kesejahteraan warga Jawa Timur,” ujarnya usai rapat paripurna, Senin (8/8/2022).

Ia mengatakan, kehadiran Undang–Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya di bidang Penanaman Modal telah mengubah nomenklatur perizinan berusaha sehingga terjadi kontradiksi terkait ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur turunannya.

“Fraksi PDI Perjuangan mencatat bahwa hal ini mengindikasikan adanya inefektivitas dan inefisiensi kinerja Eksekutif dalam upaya menata sistem dan iklim penanaman modal yang baik dan sehat,” tutur anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur ini.

Disamping itu, pihaknya juga menyoroti molornya pembahasan Raperda tersebut yang memakan waktu lebih dari 2 bulan. 

“PP nomor 6 tahun 2021 tersebut di atas diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Namun, pembahasan Raperda ini jelas-jelas telah melebihi ketentuan yang diatur dalam PP nomor 6 tahun 2021 tersebut di atas,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan memandang kebijakan yang terstruktur, sistemik dan komprehensif demi menghadirkan tata kelola yang lebih baik adalah sangat penting. Karena itu, pihaknya meminta agar dalam mempersiapkan Raperda ini, Eksekutif melakukan langkah-langkah konsultasi secara komprehensif dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pelaku usaha. 

“Mohon penjelasan Gubernur tentang hal ini,” jelasnya dalam nota pandangan umum fraksi yang diserahkan saat paripurna.

Pihaknya berharap, melalui perubahan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Penanaman Modal ini, maka iklim investasi di wilayah Provinsi Jawa Timur dapat didorong agar naik pesat. 

“Maka karena itu kalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat dan mencintai rakyat Indonesia,  marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid (keadilan sosial dan demokrasi ekonomi) ini, yaitu bukan saja persamaan politik, harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama,” pungkasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.