Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Dukung Rencana Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen

Yovie Wicaksono - 18 March 2022
Ilustrasi Simulasi Sekolah Tatap Muka di Surabaya. Foto : (Pemkot Surabaya)

SR, Surabaya – Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah memastikan Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh rencana Pemerintah Kota untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen, terlebih saat ini tren penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya sudah melandai.

“Kami sangat sepakat dengan rencana PTM 100 persen, yang rencananya dilaksanakan dalam dua pekan mendatang. Saya sudah mendapat informasi jika Dinas Pendidikan Surabaya sekarang tengah mempersiapkan PTM 100 persen ini,” kata Khusnul.

Diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengizinkan daerah-daerah yang wilayahnya masuk PPKM Level 1 dan Level 2 untuk menggelar PTM 100 persen.

Meski diizinkan, tidak serta merta sekolah dibebaskan melaksanakan proses belajar mengajar sama seperti sebelum ada pandemi Covid-19. Namun harus memenuhi empat syarat.

Yakni, pembelajaran paling lama enam jam pelajaran per hari, capaian vaksinasi dosis kedua pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80 persen, capaian vaksinasi dosis kedua pada warga lansia di atas 50 persen dan berada di wilayah PPKM Level 1 dan Level 2.

“Jika mengacu aturan dari pemerintah pusat tersebut, Kota Surabaya sudah bisa melaksanakan PTM 100 persen. Nanti seluruh sekolah negeri dan swasta bisa melaksanakan PTM 100 persen, karena Surabaya sudah memenuhi syarat yang ditentukan,” kata Khusnul.

Jika ada komite sekolah yang belum siap melaksanakan PTM 100 persen, lanjut Khusnul, ada baiknya dilakukan pendekatan secara persuasif, dan diperkenankan untuk memilih PTM atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Kita tentu inginnya PTM 100 persen. Apalagi sebelum ada gelombang ketiga Covid-19 kemarin, kita telah sukses menggelar PTM. Yang penting semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan pernah meninggalkan prokes tersebut,” tutur legislator yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Dalam hal ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya sendiri masih menunggu PPKM Level 1 untuk melakukan PTM 100 persen. Saat ini, pembelajaran SD-SMP di Surabaya masih dilakukan secara bergantian, yakni PTM 50 persen dan daring 50 persen dengan durasi 6 jam.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh menerangkan, seiring ditetapkannya PPKM Level 2 di Kota Surabaya, maka mulai Senin (14/3/2022), PTM SD-SMP diterapkan 50 persen bergantian tanpa sesi. Sedangkan 50 persennya, mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring.

“Sambil terus kita lakukan evaluasi. Mudah-mudahan level PPKM di Surabaya terus turun ke Level 1 dan bisa menuju ke 100 persen PTM,” kata Yusuf beberapa waktu lalu.

Yusuf menyebut, apabila nanti PTM diterapkan 100 persen, maka tentu di awal pola yang dijalankan tetap menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Sebab, setiap sekolah itu memiliki ruangan kelas dengan kapasitas yang berbeda.

“Kita acuannya tetap pada SKB 4 Menteri dan PPKM Inmendagri. Kalau sudah level 1, kalau memungkinkan 100 persen pakai shift, kita lakukan. Karena kondisi sekolah itu variatif, ada yang luasan kelas lebar, ada yang kecil,” katanya. 

Namun demikian, ketika nanti penerapan dengan pola shift itu tidak berdampak negatif, maka dimungkinkan PTM selanjutnya bisa dilaksanakan murni 100 persen. Di sisi lain, dia juga memastikan tetap melakukan evaluasi penerapan PTM 100 persen dengan pola shift tersebut.

“Kalau sudah PPKM Level 1, PTM kita terapkan 100 persen pakai shift. Kita uji coba dulu itu dengan menyesuaikan kondisi ruang kelas. Nah, kalau itu memungkinkan, maka dilakukan PTM 100 persen murni tanpa shift,” ujar dia.

Meski begitu, pihaknya berharap kepada anak-anak maupun tenaga pendidik dapat terus beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Termasuk pula menjaga kebiasaan disiplin  dalam menerapkan protokol kesehatan.

Di samping itu, Yusuf juga mengingatkan kepada pihak penyelenggara sekolah agar tetap memastikan Satgas Covid-19 mandiri maupun protokol kesehatan berjalan. Dengan asumsi yakni, ketika anak-anak atau guru datang ke sekolah, maka mereka harus dicek suhu tubuh dan mencuci tangan. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.