Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Kritisi Kinerja Khofifah-Emil

Yovie Wicaksono - 18 February 2021
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur (Jatim) mengkritisi kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno menilai berbagai program yang dijalankan Khofifah-Emil selama ini kurang ampuh memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim perlu mengambil langkah strategis melalui program pembangunan yang dijalankan untuk mendorong laju ekonomi rakyat.

“Karena dengan adanya pandemi ini, angka kemiskinan Jawa Timur yang tadinya 10 persen kini naik lagi 11 (persen) lebih,” kata anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Untari tak menutup mata bahwa memang angka kemiskinan semua daerah di Indonesia cenderung naik akibat Covid-19. Namun menurut dia, pinsip gotong royong dan etos kerja tinggi yang dimiliki masyarakat Jawa Timur, keterpurukan ekonomi akibat pandemi seharusnya bisa diminimalisir. Asal mendapat dukungan Pemprov Jatim melalui program-program pro rakyat.

“Uang pemerintah itukan tidak banyak, cuma 33 triliun. Maka harus mendorong masyarakat untuk bisa terdorong membangun ekonominya sendiri,” imbuh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

Ia mengatakan, program pro rakyat bisa dimulai dengan membuat regulasi yang memudahkan warga untuk berusaha. Kemudian memberi fasilitas usaha dan menggelontorkan modal bagi pelaku UMKM disertai catatan dan pendampingan supaya usaha yang dikelola menjadi sukses. Bukan justru menutup kran kucuran kredit karena takut macet (NPL).

“Pada posisi pandemi ini, mereka (Pemprov Jatim) agak menahan rem. Karena berdasar laporan teman kami di Komisi C, mereka itu agak takut (kredit) itu menjadi NPL,” tandasnya.

“Itu adalah tantangan. Kayak saya kan juga Ketua Koperasi ya, kita sempat melepas (pinjaman) dengan catatan-catatan, dengan pendampingan-pendampingan usaha. Dan alhamdulillah sukses, nggak ada (pinjaman) nggak kembali,” imbuhnya.

Bukan hanya soal kesejahteraan rakyat yang menjadi sorotannya. Kekosongan jabatan strategis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim juga tak luput dari koreksi Untari. Ia pun meminta pemerintah segera mengangkat pejabat baru untuk mengisi kekosongan itu lantaran pemerintahan tidak bisa melayani masyarakat secara optimal jika banyak jabatan kosong. Lebih-lebih pada jabatan eselon II.

“Itu nggak bagus untuk pemerintahan, itu segera diisi. Karena itu bagian dari melayani masyarakat. Kalau yang melayani masyarakat nggak punya palu, artinya nggak bisa mengeksekusi. Kan programnya percuma saja nanti,” katanya.

Sejauh ini diketahui, ada 17 jabatan eselon II Pemprov Jatim kosong. Belum lagi ratusan pejabat dibawahnya juga diketahui banyak yang kosong. Sebagai solusinya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi jabatan Kepala Dinas.

Pada kesempatan itu, Untari juga mengkritisi mengenai program kerja Khofifah-Emil di bidang pendidikan yang menurut dia sama sekali belum terwujud. Yakni janji menggratiskan SPP bagi SMA dan SMK se Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Nawa Bhakti Satya, program unggulan pemerintahan Khofifah-Emil.

“Itu nggak bisa dilaksanakan, karena anggarannya nggak ada. Katanya membebaskan SPP untuk anak SMA dan SMK itu tidak terealisasi. Disampaikan saja bahwa kita butuh partisipasi masyarakat karena itu dibolehkan undang-undang,” ujarnya.

“Program Jatim Cerdas katanya mau beasiswa itu nggak usah disampaikan, wong nggak ada uangnya,” tambah Untari.

Walaupun banyak catatan disampaikan, bukan berarti tidak ada prestasi dalam pemerintahan Khofifah-Emil. Untari menyampaikan pelayanan kesehatan di Jawa Timur dinilai sudah cukup baik.

“Rumah sakit provinsi sudah sangat aware kepada kebutuhan masyarakat secara umum. Sehingga itu bisa dijalankan secara baik,” tandasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.