FPL Minta DPR dan Pemerintah Akhiri Darurat Kekerasan Seksual

Yovie Wicaksono - 24 September 2019
Aksi damai dan hearing dengan anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) untuk mendesak pengesahan RUU P-KS, Selasa (17/9/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Forum Pengada Layanan (FPL) meminta DPR dan Pemerintah segera bertindak untuk mengakhiri darurat kekerasan seksual terhadap Perempuan dan Anak yang ada di Indonesia.

Hal tersebut disebabkan oleh mendesaknya kebutuhan akan hadirnya payung hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban dan memuat pemidanaan pelaku di masyarakat.

Merujuk pada Statistik Kriminal Badan Pusat Statistik tahun 2018, total kekerasan seksual yang terjadi sejak 2014 hingga 2017 sejumlah 21.310 kasus, dengan rata-rata terjadi 5327 kasus per tahunnya.

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama BPS Tahun 2016, menemukan sebanyak 33,4 persen perempuan Indonesia yang berusia 15 – 64 tahun mengalami kekerasan dan kekerasan seksual adalah kasus yang tertinggi yaitu 24,2 persen.

Berdasarkan Penelitian FPL tahun 2015–2016 di 20 Provinsi, hanya 10-15 persen pelaku kekerasan seksual yang dihukum pengadilan.

Sementara itu, selama 3 tahun penundaan pembahasan di DPR, telah terjadi 16.943 kasus kekerasan seksual.

“Sampai kapan korban harus menunggu? Harus berapa banyak korban yang berjatuhan agar Panja segera membahas dan mengesahkan RUU P-KS ini,” ujar Koordinator Seknas FPL, Veni Siregar, Senin (23/9/2019).

Oleh sebab itu, pihaknya meminta Pimpinan Panja RUU P-KS menunjukkan sikap tegas dan komitmennya untuk segera menjadwalkan pembahasan terhadap RUU P-KS tanpa perlu menunggu pengesahan RKUHP.

“Pembahasan RUU P-KS seharusnya tidak perlu menungggu pengesahan RKUHP. Apalagi banyak elemen masyarakat menuntut penundaan pengesahan RKUHP,” imbuhnya.

Terlebih, membahas dan mengesahkan RUU P-KS ini harus mempertahankan enam elemen kunci RUU P-KS yaitu sembilan tindak pidana kekerasan seksual, pencegahan, pemulihan, hukum acara, ketentuan pidana dan pemantauan.

Menjawab tuduhan sekelompok orang terhadap RUU P-KS, FPL menjelaskan bahwa RUU tersebut merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila dan UUD RI 1945 khususnya pasal 28 I (4) yang mengutamakan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, toleransi, non-diskriminasi dan anti kekerasan.

“Kami juga meminta pihak-pihak yang tidak mengerti substansi RUU P-KS menghentikan penyebaran berita hoax, fitnah dan ujaran kebencian yang dapat menyebabkan terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tandasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.