DPRD Jatim Sambut Kunjungan Lemhanas, Bahas Keterwakilan Perempuan hingga Pemilu

Yovie Wicaksono - 4 July 2022

SR, Surabaya – DPRD Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan 25 peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA LXIV Lemhanas RI, di Kantor DPRD Jatim, Jalan Indrapura Nomor 1, Surabaya, Senin (4/7/2022).

Kedatangan itu disambut Ketua DPRD Provinsi Jatim Kusnadi yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sahat Tua Simanjuntak dan Anik Maslachah.

Tenaga Ahli Pengajar Lemhanas RI, Mayor Jenderal TNI Dr. Kubiyono Setyono MA mengatakan, tujuan mereka adalah untuk mempelajari isu strategis sebagai bahan kajian untuk memberi saran dan masukan ke Presiden.

“Rombongan ini bagian dari studi strategis di lapangan. Ini adalah peserta program pendidikan reguler angkatan ke-64,” ungkapnya.

Untuk wilayah Jawa Timur, pihaknya tertarik mengkaji isu-isu politik. Diantaranya, terkait kurangnya keterwakilan perempuan, Syiah Sampang, keberhasilan Jatim raih 10 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan kondisi sosial.

“Permasalahan yang dipelajari terkait Sumber Daya Alam, keadaan geografi, ideologi politik dan Hankam, sebagai bahan kajian kami peserta,” ujarnya selaku ketua rombongan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi mengungkapkan, masalah keterwakilan perempuan yang belum 30 persen memang menjadi PR bersama. 

Ia menjelaskan, dalam partai sebetulnya tidak membatasi kemampuan tiap kadernya.  Jika dinilai memiliki kemampuan maka akan didukung.

Hanya saja, lanjutnya, aktivitas politik yang tidak mengenal waktu seringkali berbenturan dengan stigma patriarki pada perempuan. Sehingga perlu usaha keras untuk mengubahnya, baik dalam partai politik maupun kehidupan sosial.

“Itu peran partai politik dan sisi lain ada pandangan sosial masyarakat terhadap wanita. Perempuan pulang malam dianggap macam-macam, ini kendala kultur yang sulit ditembus,” kata Kusnadi.

Selain itu, sistem politik juga perlu dibenahi. Kusnadi menilai, saat ini sistem demokrasi telah berubah menjadi pasar bebas yang membutuhkan biaya besar. 

“Itu harus kita kaji ulang dengan kepala dingin dan keterbukaan. Satu niatan yang sama, untuk mengaktualisasikan sistem demokrasi itu tetap dengan baik,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap Lemhanas bisa melakukan kajian tentang sistem Pemilu agar lebih efisien, berasas demokrasi dengan biaya yang rendah. “Itu titipan kami sebagai pelaku-pelaku politik,” tandasnya. (hk/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.