DPR RI Terima Rancangan UU Tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020

Yovie Wicaksono - 2 April 2020
DPR Terima Rancangan UU Tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – DPR RI menerima Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020   tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Rancangan UU tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Ketua DPR RI Puan Maharani  di gedung Nusantara 3 DPR RI, Kamis (2/4/2020).

Sri Mulyani ditemani Menkumham Yasonna Laoly diterima oleh Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin dan Rachmat Gobel. 

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR akan segera membahas RUU Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020. 

“DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan  akan membahas Perppu tersebut untuk kemudian diputuskan dalam Rapat Paripurna,” ujarnya usai pertemuan.

Puan menegaskan, DPR bersama pemerintah  bersatu untuk menghadapi wabah corona, termasuk bagaimana mencari formula fiskal dan kebijakan sistem keuangan dalam menangani dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan bidang strategis lainnya. 

“Kami berkomitmen untuk membangun komunikasi antara DPR dan pemerintah yang lebih intensif lagi dari biasanya, agar langkah-langkah yang akan dijalankan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menurut Puan,  pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna 30 Maret yang lalu, telah mengingatkan pemerintah agar di dalam Perppu 1/2020 itu dapat dipastikan ada perubahan APBN 2020 untuk mengakomodir program-program yang bersentuhan langsung dengan ketahanan sosial ekonomi masyarakat akibat dampak wabah Covid-19. 

“Pemerintah harus melakukan penanganan wabah corona di bidang kesehatan, menjaga ketahanan pangan, menjaga ketahanan energi, memberikan perlindungan sosial, memberikan stimulus perekonomian dan UMKM, serta berbagai program intervensi strategis lainnya,” ujar Puan menyitir pidatonya saat pembukaan Rapat Paripurna DPR pada Senin (30/3/2020) lalu.

DPR juga menyampaikan kepada pemerintah agar pelebaran defisit anggaran  digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. 

“Dengan  tetap memperhatikan beban risiko fiskal di masa yang akan datang,” tegas Puan.

Puan juga  mengingatkan pemerintah agar meningkatkan koordinasi dengan BI, LPS, dan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan  menghadapi dampak wabah corona pada sistem keuangan. 

“Saya yakin bahwa dengan gotong royong maka Indonesia akan dapat menghadapi wabah corona dan dampak-dampaknya,” ujar Puan. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.