Buruh Menang Gugatan Lawan Gubernur Jatim

Yovie Wicaksono - 11 October 2019
Proses Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Kamis (10/10/2019). Foto : (LBH Surabaya)

SR, Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dan buruh DPW FS- KEP menangkan gugatan melawan Gubernur Jawa Timur (Jatim) terkait Surat Keputusan (SK) Penangguhan Upah di PT Young Trees Industries Sidoarjo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Kamis (10/10/2019).

SK tersebut bernomor 188/25/KPTS/013/2019 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimun Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 tertanggal 21 Januari 2019.

Kabid Perburuhan LBH Surabaya selaku salah satu kuasa hukum buruh, Habibus Shalihin menyatakan, pihaknya menggugat SK Gubernur karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

“Kami menggugat SK Gubernur ini karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum karena Upah Minimum yang ditangguhkan tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Lama,” ujar Habibus melalui keterangan resmi yang diterima Super Radio, Jumat (11/10/2019).

Seperti diketahui, PT Young Trees Industries Sidoarjo melakukan penangguhan UMK sejak 2014 dan pada 2019, Gubernur Jatim menangguhkan upah di perusahaan tersebut sebesar Rp. 3.300.000 per bulan dan besaran upah ini lebih rendah dari pemberlakuan UMK lama Kabupaten Sidoarjo.

Majelis Hakim PTUN Surabaya yang menyidangkan perkara ini memutuskan jika SK Gubernur Penangguhan UMK kepada PT Young Trees Industries batal dan harus dicabut karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Majelis Hakim juga menunda pemberlakuan SK tersebut sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Sehingga ratusan buruh di PT Young Trees Industries pasca putusan ini harus dibayar upahnya sesuai dengan UMK Kabupaten Sidoarjo karena penangguhan upahnya dibatalkan oleh PTUN.

LBH Surabaya menilai, Putusan PTUN ini dapat dijadikan pembelajaran bagi Gubernur Jatim ke depan untuk berhati-hati dan tidak mengobral persetujuan dalam menangguhkan UMK kepada Perusahaan di Jatim.

“Sebab menurut data pada tahun 2019 sebanyak 96 Perusahaan yang mengajukan untuk ditangguhkan UMKnya karena berdalih tidak mampu dan hal ini akan berdampak bagi ribuan buruh di Jatim yang tidak mendapatkan upah sebagaimana diatur UMK Kab/Kota,” imbuh Direktur LBH Surabaya, Abd. Wachid Habibullah. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.